BAB VII
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Jika dilihat berdasarkan letak geografis, Vietnam masih berada dalam satu wilayah dengan Indonesia, yaitu terletak di benua Asia bagian tenggara. Negara Vietnam memiliki nama resmi nan cukup panjang. Republik Sosialis Vietnam atau Công Hòa Xã Hôi Chù Nghîa Viêt Nam. Negara ini menjadi negara nan berada di ujung timur Semenanjung Indochina. Sinkron dengan namanya, republik, sistem pemerintahan Vietnam pun demikian.
Sistem pemerintahan negara ini dapat diinterpretasikan sebagai republik sosialis nan semi-presidensiil, di mana Presiden menjadi kepala negaranya dan perdana menteri menjadi kepala pemerintahan. Negara ini memiliki sistem partai tunggal dalam pemerintahannya. Pemegang kekuasaan di negara ini hanya satu partai politik, yaitu Partai Komunis. Dengan kata lain, sistem pemerintahan seperti ini tak mengizinkan pihak atau partai lain ikut serta dalam berbagai proses pembangunan negara. Undang-undang dasar nan digunakan ialah undang-undang dasar Vietnam nan terbaru.
Pengaruh dari Negara Lain Terhadap Sistem Pemerintahan Vietnam
Sebagai sebuah negara nan berbatasan langsung dengan Republik Rakyat Cina di sebelah utara, Vietnam memiliki sistem pemerintahan nan tak begitu berbeda jauh dari negara besar tersebut. RRC nan juga masih dimonopoli oleh satu partai, secara sadar maupun tak telah memengaruhi sistem pemerintahan negara ini.
Selain sistem politik, pengaruh lain nan dirasakan Vietnam sebab berbatasan dengan Republik Rakyat Cina ialah dari segi budaya. Letak Vietnam nan berada di Semenanjung Indochina-lah nan menjadi penyebab terakulturasinya budaya maupun sistem pemerintahan dari negara-negara tetangga dengan kebudayaan orisinil Vietnam.
Pengaruh paling besar nan dirasakan oleh Vietnam ialah pengaruh dari negara India dan Tiongkok atau Republik Rakyat Cina. Bahkan penamaan Vietnam pun syahdan merupakan pengaruh dari kebudayaan Tiongkok.
Komunisme dalam Sistem Pemerintahan Vietnam
Pada 1992, negara Vietnam telah menyetujui sebuah konstitusi negara nan baru. Konstitusi baru ini menggantikan konstitusi lama nan telah berjalan sejak 1975. Konstitusi baru di Vietnam dimulai setelah perang Vietnam berakhir.
Pada saat itu, komunisme menjadi isu primer nan mengakibatkan terjadinya perang Vietnam. Hingga perang usai, isu mengenai komunis tetap lekat pada sistem pemerintahan Vietnam. Peran komunis dalam sistem pemerintahan Vietnam menjadi penting. Komunis kembali diikutsertakan dalam semua aspek pemerintahan Vietnam, ornamen-ornamen pemerintahan, hingga masyarakat sipil.
Hanya sebuah organisasi politik nan bekerjasama dan didukung oleh partai komunislah nan mendapatkan izin buat mengikuti pemilihan. Selebihnya, tidak. Hal seperti itu rasanya cukup buat menggambarkan betapa pentingnya peranan partai komunis di negara Vietnam.
Vietnam dipimpin oleh seorang presiden. Peran presiden sebagai seorang kepala negara juga disandingkan dengan peran presiden sebagai panglima paling tinggi militer Vietnam. Jabatan sebagai pemegang kekuasaan paling tinggi kemiliteran Vietnam nan dipegang oleh presiden, membawahkan sebuah Dewan Nasional buat Pertahanan dan Keamanan nan berada di Vietnam.
Peran presiden sebagai seorang kepala negara, tak pernah lepas dari donasi dari seorang kepala pemerintahan, yaitu Perdana Menteri. Layaknya sebuah kepala pemerintahan, perdana menteri Vietnam juga membawahkan tiga deputi perdana menteri dan 26 menteri serta perwira.
Vietnam memiliki sebuah forum nan berperan sebagai perumus undang-undang pemerintah. Forum tersebut bernama Majelis Nasional Vietnam (National Assembly of Vietnam). Forum ini memiliki kedudukan nan lebih tinggi dibandingkan dengan forum eksekutif dan yudikatif. Anggota dari majelis ini holistik berasal dari Majelis Nasional.
Lembaga pemerintahan lain di Vietnam nan juga memiliki kekuasaan tertinggi, yaitu Mahkamah Agung Rakyat (Supreme People's Court of Vietnam). Forum ini memiliki kekuasaan paling tinggi dalam bidang hukum. Meskipun demikian, forum ini bertanggung jawab terhadap Majelis Nasional. Mahkamah Agung Rakyat Vietnam membawahkan forum berupa Pengadilan Kotamadya Propinsi, Pengadilan Daerah Vietnam, dan Pengadilan Militer Vietnam. Holistik ornamen krusial dalam sistem pemerintahan Vietnam harus berjalan dengan seizin atau di bawah kendali partai komunis.
Kongres Nasional ialah organisasi paling tinggi di Vietnam. Arah dan kebijakan pemerintahan diputuskan di dalam Kongres Nasional, nan dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Komite Pusat dipilih oleh Kongres Nasional. Para delegasi memberi hak suara terhadap kebijakan-kebijakan dan kandidat-kandidat. Setelah keputusan ratifikasi diambil di Kongres Nasional, kongres tersebut membubarkan diri dengan sendirinya. Komite Pusat, nan dipilih oleh Kongres Nasional setiap lima tahun sekali, mengimplementasikan hasil keputusan Kongres Nasional selama 5 tahun masa jabatannya. Karena anggota Komite Pusat hanya berjumpa 2 kali dalam setahun, politburo-lah nan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan hasil Kongres Nasional.
Ideologi Negara dalam Sistem Pemerintahan Vietnam
Vietnam ialah negara berbentuk republik sosialis. Vietnam hanya memiliki 1 partai, yakni partai komunis nan disebut dengan Communist Party of Vietnam (CPV). Partai tersebut menanamkan gagasan-gagasan Marxisme - Leninisme serta gagasan Ho Chi Minh. Kedua sumber ideologi tersebut dijadikan prinsip ideologi dan pedoman buat melakukan segala kegiatan partai dan negara. Menurut undang-undangnya, Vietnam "sedang dalam masa transisi menuju negara sosialis".
Ideologi Marxisme - Leninisme sudah diperkenalkan ke negara ini sejak tahun 1920-an dan 1930-an. Sejak saat itu pula negara ini diatur berdasarkan prinsip patriotisme dan ideologi Marxisme - Leninisme. Sementara itu gagasan-gagasan Ho Chi Minh tidaklah tersusun secara sistematis sepanjang hidupnya, apalagi setelah ia wafat. Baru pada tahun 1989 pemikiran-pemikiran Ho Chi Minh disusun sedemikian rupa sehingga lebih sistematis. Pemikiran Ho Chi Minh inilah, sejalan dengan ideologi Marxisme - Leninisme, menjadi ideologi resmi partai komunis Vietnam dan sistem pemerintahannya sejak tahun 1991.
Pemilu dalam Sistem Pemerintahan Vietnam
Pasal 6 undang-undang negara ini menyebutkan bahwa "Rakyat mempergunakan kekuasaan negara melalui wakilnya di Majelis Permusyawaratan dan Dewan Perwakilan Rakyat, nan bertugas mewakili keinginan dan aspirasi rakyat. Para wakil rakyat ini dipilih oleh rakyat dan bertanggung jawab kepada rakyat."
Anggota Majelis Permusyawaratan Vietnam dipilih langsung melalui sebuah pemungutan suara demokratis seperti di Indonesia. Semua warga negara nan sudah berusia 18 tahun atau lebih, apa pun etnisnya, jenis kelaminnya, kelas sosialnya, agama dan kepercayan, taraf pendidikan, serta pekerjaannya berhak menggunakan hak pilih. Adapun orang-orang nan tak dapat menggunakan hak pilih ialah mereka nan tak waras dan mereka nan hak memilihnya dicabut secara hukum. Masyarakat berusia di atas 21 tahun berhak mencalonkan diri sebagai kandidat dalam pemilu.
Tiga forum pemilihan generik telah didirikan buat mengelola pemilihan. Di taraf pusat terdapat Dewan Pemilu, di taraf provinsi dan kota terdapat Komite Pemilu, nan bertanggung jawab mengelola jalannya pemilihan umum. Ada juga Komisi Pemilu nan bertanggung jawab mengawasi jumlah orang nan menggunakan jumlah suaranya.
Kini, terdapat 500 anggota Majelis Permusyawaratan pada sistem pemerintahan Vietnam nan terpilih melalui pemilihan parlemen tahun 2011. Mereka akan bertugas selama 5 tahun. terlepas dari kritikan para pihak asing, sangat jelas terlihat bahwa Majelis Permusyawaratan menjadi lebih berkuasa di tahun-tahun belakangan ini. Pemilu 2011 syahdan dilaksanakan dengan cara nan adil, absah secara hukum, dan demokratis sehingga dapat dianggap sukses. 62 juta rakyat (sekitar 99,51%) menggunakan hak pilihnya.
BAB VII
MASALAH POKOK PEREKONOMIAN NEGARA VIETNAM
Proses upaya pengentasan kemiskinan dalam era globalisasi ekonomi ini tidak hanya menjadi penyebab dari semakin lebarnya jurang ketimpangan, namun juga menimbulkan berbagai hambatan karena prioritas dan fokus yang salah sasaran. Sebut saja Vietnam, sebuah negara miskin dan pada awal tahun 1990an sempat bangkit, namun jatuh lagi pada krisis finansial asia pada tahun 1998. Sampai dengan tahun 2010, Vietnam telah menjalani berbagai macam strategi pengentasan kemiskinan, mulai dari PRSP sampai dengan I-PRSP namun, kemiskinan dan ketimpangan masih menjadi permasalahan utama negeri ini.
Apakah kemiskinan disebabkan oleh adanya globalisasi ekonomi? Dalam menjawab pertanyaan penelitian tersebut, penulis mencoba memberikan contoh kasus kemiskinan di Vietnam dan upaya penanganannya. Dalam tulisan ini, hubungan sebab akibat antara globalisasi ekonomi dan penyebab kemiskinan di Vietnam tidak dapat langsung ditarik garis lurus yang linier, bahwa globalisasi ekonomi merupakan penyebab utama kemiskinan di Vietnam. Argumen utama dalam tulisan ini adalah globalisasi bukan satu-satunya penyebab kemiskinan di Vietnam, namun globalisasi ekonomi di Vietnam memperlebar jurang pemisah antara orang kaya dan orang miskin serta semakin membatasi para masyarakat dalam mendapatkan akses kebutuhan dasarnya.
Vietnam dan Kemiskinan
Salah satu definisi dari kemiskinan dan ketimpangan adalah ketidakmampuan seorang dalam mendapatkan akses terhadap basic needs serta perbedaan dalam mendapatkannya. Deepa Narayan (2002) mengatakan bahwa, seorang individu dapat dikategorikan sebagai seorang yang miskin apabila individu tersebut tidak dapat mendapatkan akses terhadap basic needs. Commins (2001) menyatakan bahwa, Vietnam dalam sejarahnya telah mengalami widespread starvation pada tahun 1986 karena proses pertanian yang mengalami kegagalan dan tidak adanya suplai bantuan dari negara Uni Soviet. Berkaca dari sejarah kemiskinan di Vietnam yang disebabkan karena alam, yaitu gagal panen dan bantuan dana dari Uni Soviet. Maka, globalisasi ekonomi yang belum masuk ke negara Vietnam tidak dapat disalahkan sebagai penyebab utama munculnya kelaparan dan kemiskinan di Vietnam. Negara Vietnam pada tahun 1986, menurut data World Bank, pendapatan per kapita hanya $100 per tahun, dimana nilai tersebut sangat rendah sekali. Penyebab rendahnya pendapatan tersebut dikarenakan oleh banyaknya unskilled labor di Vietnam. Commins (2001) mengatakan, Vietnam merupakan negara agrikultur yang mempekerjakan lebih dari 70% total tenaga kerjanya dalam bidang pertanian, yang mana tidak membutuhkan skill tertentu dan bergaji rendah.
Kemiskinan di Vietnam tidak dikarenakan oleh globalnya ekonomi atau adanya pasar bebas. Namun bencana kelaparan dan kemiskinan pada tahun 1986 merupakan proses natural dari bencana alam dan sistem ekonomi yang sangat proteksionis. Laura Benson (2002), mengatakan bahwa Vietnam adalah salah satu negara yang sangat tertutup dan central planning dari pemerintah yang sangat kuat yang mengatur seluruh proses pembangunan dan interaksi internasional. Dari pernyataan Benson ini, menguatkan indikasi bahwa globalisasi ekonomi bukanlah penyebab bencana kelaparan dan kemiskinan yang melanda Vietnam pada tahun 1986. Namun, lebih jauh lagi, dikarenakan bencana kelaparan dan kemiskinan pada tahun 1986, maka pemerintah Vietnam membuka proteksinya terhadap jalur perdagangan yang dulunya sangat tertutup. Pada tahun 1994, pemerintah Vietnam membuka proteksi perdagangannya dengan kebijakan open market policy yang tertuang dalam peraturan pemerintah tahun 1994 PRSP (Poverty Reduction Strategic Paper), salah satu poin dari kebijakan ini adalah mencaput trade barriers dan open market policy. Sehingga pada era tahun 1994 keatas, sistem ekonomi di Vietnam berubah yang dulu sangat proteksionis, menjadi open for market dengan menghilangkan trade barriers.
Globalisasi Ekonomi dan Kemiskinan
Tujuan utama pemerintah Vietnam melakukan open market policy adalah untuk membantu proses restrukturisasi negara pasca bencana kelaparan dan kemiskinan. Jadi agenda dari pemerintah Vietnam membuka marketnya adalah pengurangan angka kemiskinan. Dalam poin yang tertuang dalam I-PRSP, pemerintah Vietnam membuka negaranya untuk proses pembangunan dan restrukturisasi, dimana tujuan utamanya adalah membuka Foreign Direct Investor dan Internasional Aid. Seiring dengan berjalannya kebijakan tersebut, sampai dengan tahun 2001, jumlah perusahaan asing yang beroperasi di negara Vietnam mencapai ratusan, perusahaan asing asal Amerika Serikat sendiri berjumlah tidak kurang dari 400 perusahaan. Selain itu bantuan berupa dana untuk pembangunan dari World Bank dan IMF sangat besar sekali di Vietnam, total lebih dari $571 juta dana yang dikeluarkan World Bank kepada Vietnam dalam kurun tahun 1998-2005. Lebih jauh lagi, dampak nyata dibukanya pintu perdagangan Vietnam telah berkontribusi terhadap GDP dan pertumbuhan ekonomi yang meningkat tajam. Commins (2001), mengatakan bahwa Vietnam pada awal tahun 1998 merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi dan masyarakat yang hidup dalam garis kemiskinan ekstrim menurun dengan kisaran 37%.
Upaya Salah Sasaran Dalam Penanggulangan Kemiskinan
Setidaknya ada tiga permasalahan pokok dalam kebijakan pemerintah Vietnam, dari upayanya mengurangi angka kemiskinan. Pertama adalah totally free trade policy non barrier, pemerintah Vietnam menggunakan kebijakan tersebut yang tertuang dalam I-PRSP untuk melakukan restrukturisasi dan pengentasan kemiskinan pasca bencana kelaparan pada tahun 1986. Pemerintah Vietnam melihat pasar dunia ketika situasi ekonomi dalam negeri sedang hancur dan terpuruk, sehingga pemerintah Vietnam melihat open market ini sebagai sebuah solusi yang mendapat justifikasi dari situasi sosial ekonomi yang sedang porak poranda. Pemerintah Vietnam mencoba membuka lebar jalur perdagannya dengan perdagangan bebas tanpa adanya intervensi, dengan tujuan pemenuhan kebutuhan penduduk dan akses akan basic needs. Namun, kebijakan tersebut malah menghancurkan usaha kecil mikro dalam negeri yang kalah bersaing dengan barang import, sehingga kawasan pedesaan tidak memiliki penggerak ekonomi karena usaha kecil mikro banyak yang gulung tikar. Dampaknya adalah terjadi transformasi ekonomi dari agrikultur menjadi manufaktur.
Kedua adalah permasalahan kebijakan pembangunan yang salah sasaran dan kurang prioritas. Pemerintah Vietnam menetapkan transformasi agrikultur menjadi manufaktur dimana lokasi industri manufaktur terletak di perkotaan, sehingga tidak ayal apabila terjadi urbanisasi besar-besaran dari desa ke kota untuk mendapat pekerjaan. Masyarakat Vietnam banyak yang berpindah ke kota karena kehidupan di desa tidak dapat mencukupi kehidupannya. Permasalahan sosial menjadi semakin kompleks ketika banyak penduduk yang berpindah dari desa ke kota. Salah satunya adalah angka kriminalitas dan angka pengangguran yang meningkat tajam, lebih jauh lagi masalah kesehatan menjadi permasalahan baru yang hadir dalam kota yang terlewat padat penduduk.
Ketiga adalah kebijakan pemerintah Vietnam dalam menerima bantuan luar negeri IMF dan World Bank yang disesuaikan dengan kapasitas dan kapabilitas negara Vietnam itu sendiri. Total utang Vietnam terhadap institusi ekonomi global tersebut mencapai lebih dari $1 miliar pada tahun 2010. Utang dan efektifitas pembangunan dalam pemerintahan Vietnam kurang berjalan serasi dan harmonis dalam proses pengentasan kemiskinan ini. Kebijakan pemerintah Vietnam ini seperti menutup lubang dan menggali lubang. Ditambah lagi alokasi dana yang sangat besar tersebut tidak bisa teralokasi dengan baik dalam proses pembangunan, karena fokus dari pembangunannya sendiri salah sasaran.
BAB IX
INVESTASI DAN PENANAMAN MODAL
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- United Overseas Bank (UOB) dan Badan Penanaman Modal Asing Vietnam menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) di Vietnam, Jumat (17/4). MoU tersebut bertujuan untuk meningkatan investasi asing langsung (FDI) dan perdagangan antara Vietnam dan Asia Tenggara. Selain itu, membantu pebisnis berinvestasi di kota-kota yang bertumbuh pesat di Da Nang dan Phu Quoc Ho Chi Minh City.
Penandatanganan MoU disaksikan oleh Menteri dari Singapura dan Vietnam, Lim Hng Kiang, Menteri Perdagangan dan Industri Singapura dan Bui Quang Vinh, Menteri Perencanaan dan Investasi Vietnam.
MoU tersebut merupakan kolaborasi pertama kali yang dilakukan oleh Badan Penanaman Modal Vietnam dengan Bank. Badan Penanaman Modal Asing Vietnam merupakan lembaga yang berada dibawah wewenang Menteri Perencanaan dan Investasi Vietnam dan bertugas untuk mendukung FDI ke Vietnam serta membantu perusahaan Vietnam yang akan ekspansi ke luar negeri.
Melalui penandatanganan MOU, Badan Penanaman Modal Asing Vietnam akan membantu nasabah UOB yang berencana untuk ekspansi ke daerah-daerah investasi di Vietnam seperti di kota Ho Chi Minh City dan Hanoi, serta beberapa kota yang berkembang pesat seperti Da Nang, Phu Quoc, Can Tho dan Hai Phong.
Executive Director UOB Vietnam Thng Tien Tat mengatakan, Vietnam telah menjadi tujuan investasi yang menarik bagi perusahaan-perusahaan Asia yang ingin berekspansi lebih dalam guna memenuhi pertumbuhan populasi kelas atas. The UOB Asian Enterprise Survey 1 menunjukkan satu dari empat perusahaan Asia berencana untuk ekspansi ke Vietnam tahun ini, menjadikan Vietnam sebagai salah satu negara tujuan investasi di kawasan regional.
“Saat ini, kenaikan pendapatan, terutama di kelas menengah telah meningkatkan daya belanja, merubah pola konsumsi dan menciptakan harapan tinggi. Populasi urban Vietnam menciptakan peluang usaha bagi perusahaan Asia, terutama di sektor manufaktur, agrikultur, tourism dan sektor minyak dan gas” ujar Thng Tien Tat dalam siaran pers, Selasa (21/4).
Melalui MOU tersebut, lanjut Thng Tien Tat, perubahan tren yang terjadi diharapkan memberikan peluang bisnis bagi perusahaan dikawasan regional menjadi lebih terbuka. MoU tersebut menggabungkan kekuatan UOB di kawasan regional yang telah dirintis sejak lama dan hubungan yang dimiliki Badan Penanaman Modal Asing Vietnam untuk membantu bisnis mewujudkan ambisi regional.
Berdasarkan MOU, Badan Penanaman Modal Asing Vietnam dan UOB akan melayani kebutuhan delegasi pebisnis, memberikan referensi bisnis dan menyelenggarakan event industri bagi perusahaan-perusahaan yang berminat melakukan ekspansi ke Vietnam.
UOB juga akan bekerjasama erat dengan Badan Penanaman Modal Asing Vietnam untuk membantu perusahaan Vietnam dan perusahaan Asia Tenggara menangkap peluang bisnis regional melalui layanan UOB FDI Advisory Unit. Layanan tersebut dibentuk khusus untuk membantu perusahaan-perusahaan yang akan berekspansi dan berinvestasi di kawasan regional. Melalui unit tersebut, pebisnis mendapatkan akses kepada beragam produk korporasi perbankan serta jaringan dengan beragam lembaga negara, asosiasi bisnis dan penyedia jasa professional di kawasan regional.
Kesimpulan :
Munculnya fenomena kemiskinan bukanlah satu-satunya akibat dari globalisasi ekonomi. Merujuk kepada kasus di Vietnam, kemiskinan terjadi karena adanya faktor alam dan sistem ekonominya yang sangat tertutup. Globalisasi ekonomi dalam peranannya terhadap kemiskinan dan ketimpangan di Vietnam adalah globalisasi ekonomi ini membatasi akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar (basic needs). Sehingga masyarakat yang masih miskin dalam era globalisasi ekonomi ini akan sangat kesulitan mendapatkan akses karena akses tersebut dikuasai oleh aktor ekonomi. Selain itu, globalisasi yang terjadi di Vietnam menggambarkan bagaimana ketimpangan dan kebijakan salah sasaran itu terjadi. Sehingga, ketika kapasitas dan kapabilitas para pengambil keputusan dan para masyarakat belum kuat, maka globalisasi dapat menjadi bumerang yang malah merugikan diri sendiri.
Didalam Penanaman Modal kepada pihak luar negeri itu sangatlah sulit, tetapi bank UOB dapat mengatasinya dan dapat menarik dari pihak Vietnam untuk menandatangani untuk penanaman modal diberbagai daerah. Saya sangat setuju atas apa yang telah dilakukan oleh pihak bank UOB. Akan tetapi didalam penanaman modal asing ini bukan solusi yang baik pada penyerapan tenaga kerja yang optimal, namun akan menyebabkan masalah dalam ketergantungan bangsa Indonesia terhadap negara Asing serta akan hilangnya aset-aset penting negara.
Saran saya untuk permasalahan diatas adalah dengan meningkatkan Sumber Daya Alam ( SDA ) di Indonesia agar bisa dikelola dengan terarah oleh Sumber Daya Manusia ( SDM ) dalam negeri dan menghilangkan akan ketergantungan dengan negara Asing agar pada penyerapan tenaga kerja bisa bekerja dengan optimal dan disamping itu aset-aset penting pada negara tidak akan hilang begitu saja.
DAFTAR REFERENSI
http://www.binasyifa.com/509/68/26/lembaga-eksekutif-legislatif-dan-yudikatif-dalam-sistem-pemerintahan-vietnam.htm http://agung-nalendra-fisip13.web.unair.ac.id/artikel_detail-118330-Dari%20Internasionalisme%20ke%20Globalisasi-Kemiskinan%20dan%20Ketimpangan%20di%20Vietnam%20Akibat%20dari%20Kebijakan%20Salah%20Sasaran%20Pemerintah%20di%20Era%20Globalisasi%20Ekonomi.html Commins, Stephen. 2001. Poverty Reduction In Vietnam. FelocityWood. Sen, Amartya (1999). Development as Freedom. New York: Oxford University Press. Narayan, Deepa (2002). Empowerment and Poverty Reduction: A Sourcebook. New York: World Bank Publications. Anwas, Oos M. (2013). Pemberdayaan Masyarakat di Era Global. Bandung: Alfabeta. Stern. Nicholas (2013). Public Policy for Growth and Poverty Reduction. Downloaded from http://personal.lse.ac.uk/sternn/095NHS.pdf Bhagwati, Jagdish (2007). In Defense of Globalization. Oxford: Oxford University Press. Benson, Laura. 2001. Poverty Reduction In Vietnam. FelocityWood. http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/15/04/21/nn52mq-uob-dan-badan-penanaman-modal-asing-vietnam-tanda-tangani-mou
