Kebijakan Pemerintah - Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

KEBIJAKAN PEMERINTAH

OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)

 

Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank OJK Firdaus Djaelani memaparkan regulator telah mwemberi kesempatan yang lebih luas bagi bisnis perusahaan pembiayaan dengan dirilisnya peraturan OJK No.29/2014 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan pada akhir tahun ini.

Ketentuan itu diharapkan dapat memacu pertumbuhan asset industry multifinance, OJK berharap tahun 2015 bisa jadi besar lagi karena sudah mengeluarkan POJK tentang jenis-jenis usaha yang bisa diselenggarakan oleh perusahaan pembiayaan. Seperti diketahui, peraturan tersebut membuka kesempatan kepada perusahaan pembiayaan untuk menyalurkan pembiayaan yang cenderung lebih produktif, tidak seperti PMK No.84/2006 tentang perusahaan pembiayaan.

Regulator tidak lagi mengelompokan jenis pembiayaan ke dalam pembiayaan konsumen, sewa guna usaha, anjak piutang dan kartu kredit melainkan pembiayaan investasi, pembiayaan multiguna, pembiayaan modal kerja dan pembiayaan lain yang disetujui oleh OJK. Firdaus mengatakan perusahaan pembiayaan juga dapat memasarkan produk jasa keuangan lainnya seperti reksadana dan asuransi. Dari pemasaran itu, perusahaan pembiayaan dapat memperoleh pendapatan komisi. Perusahaan pembiayaan nantinya bukan hanya memberikan pembiayaan untuk sector konsumtif, tapi juga produksi sekarang.

Sebagai gambaran, angka yang diharapkan OJK terkait pertumbuhan asset IKNB tersebut lebih tinggi debandingkan dengan pertumbuhan pada tahun lalu. Berdasarkan data regulator, asset IKNB mencapai Rp.1.335 triliun pada 2013 atau tumbuh 14,73% deibandingkan dengan Rp.1.163 triliun pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan itu lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada 2012 yang mencapai 17%.

Sampai kuartal III/2014, asset IKNB sendiri mencapai Rp.1.469 triliun dimana kontribusi terbesar masih berasal dari industri asuransi, diikuti oleh perusahaan pembiayaan, dana pension, lembaga jasa keuangan lainnya dan seterusnya, untuk dana pension pertumbuhannya tidak terlalu besar.

Berdasarkan data Bank Indonesia asset outstanding industry multifinance mencapai Rp.400.44 triliun per Desember 2013 atau tumbuh 17,23% dibandingkan dari Rp.341.56 triliun per periode yang sama 2012. Pertumbuhan tersebut tidak jauh berbeda dibandingkan dari pertumbuhan asset outstanding industry pembiayaan per Desember 2012 yakni 17,22% deibandingkan dengan Rp.291.38 triliun pada 2011.

Sementara itu asset asuransi juga cenderung menurun dalam kurun waktu 5 tahun terkahit. Aset industry asuransi jiwa, misalnya mencapai Rp.287.7 triliun pada 2013, naik 8,3% dibandingkan dengan Rp.267.56 triliun pada 2012. Angka tersebut tercatat lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan total asset asuransi jiwa pada 2012 yang mencapai 18,12%, 2011 (21,04%), 2010 (30,7%) dan 2009 (41,45%). Dalam neraca asuransi jiwa, asset mencakup asset investasi dan bukan Investasi. Ketua Umum Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Hendrisman Rahim berharap pertumbuhan asset indistri asuransi jiwa dapat mencapai 18%-32% pada tahun depan. Diakhir tahun depan ingin asset industri asuransi jiwa sampai Rp.500 triliun, akhir tahun ini bisa mencapai Rp.390 triliun – Rp.400 triliun.

 

Kesimpulan :

-          Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memprediksi pertumbuhan asset industri keuangan non-bank mencapai 15% - 20% pada tahun depan dengan konteribusi terbesar masih dari industry asuransi dan multifinance

-          Pertumbuhan asset industri asuransi jiwa dapat mencapai 18% - 32% pada tahun depan

-          Aset Industri asuransi juga cenderung menurun dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.

 

Referensi : Koran Bisnis Indonesia tanggal 29 Desember 2014

 

Kondisi Makro - Jumlah Pengangguran

KONDISI MAKRO

JUMLAH PENGANGURAN

 

  

Penurunan Serapan Tenaga Kerja

Salah satu persoalan pelik yang dihadapi Indonesia adalah persoalan tenaga kerja. Jumlah penduduk yang mencapai angka 240 juta serta tingkat pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi tiap tahun, membuat siapa pun yang memerintah negri ini harus memutar otak dengan keras untuk dapat mengatasi masalah itu.

Saat ini jumlah angkatan kerja mencapai angka sekitar 125 juta jiwa. Namun yang terserap oleh lapangan kerja hanya sekitar 118 juta jiwa dan 7,1 juta sisanya merupakan pengangguran. Dari jumlah penggur itu, sebagian besar adalah kaum muda. Dari sisi pendidikan, pengangguran ini terdiri dari 42% berpendidikan rendah dan 58% pendidikan menengah dan tinggi. Banyaknya pengangguran terdidik ini karena peluang yang ada terbatas, dan banyak yang tidak punya keahlian.

Bila diperinci lebih dalam, setiap tahun rata-rata hanya sekitar 800.000 orang dari 2 juta angkatan kerja baru yang terserap dunia usaha. Sisanya, sebanyak 1,2 juta orang harus menganggur atau bekerja disektor informal dengan upah minim dan kualitas hidup rendah.

Ditengah situasi yang cukup pelik seperti itu perkembangan yang terjadi di sector manufaktur, khususnya sector padat karya yang di gadang-gadang mampu menjadi penyerap tenaga kerja justru menunjukkan sebaliknya. Saat ini penyerapan tenaga kerja disektor itu semakin menciut akibat penggunaan mesin dalam proses produksi.

Subtitusi tenaga manusia oleh mesin dalam proses produksi mau tidak mau harus dilakukan untuk meningkatkan efiensi. Proses Otomatisasi merupakan hal yang mutlak mengingat tingkat persaingan bisnis yang semakin ketat. Oleh karena itu, untuk dapat bertahan maka banyak manufaktur yang mengurangi pemakaian tenag kerja manusia dan menggantinya dengan mesin.

Banyak menyebutkan efisiensi yang dihasilkan dari penggunaan mesin sangat besar dan diperkirakan bisa menghemat setengah dari biaya produksi dibandingkan jika memakai tenaga manusia. Jelas dengan situasi seperti ini, maka proses manufaktur lama kelamaan akan lebih banyak menggunakan mesin. Namun persoalannya, hal itu mau tidak mau mengakibatkan penyerapan tenaga kerja oleh sector manufaktur berkurang. Bila dahulu investasi sebesar US$1 juta akan mampu menyerap 100 tenaga kerja, saat ini nilai investasi yang sama penyerapan tenaga kerja kurang dari 100. Berdasarkan catatan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), penurunan penyerapan tenaga kerja oleh industri ini sedikit banyak akibat kebijakan pemerintah selama 10 tahun terakhir yang lebih memfokuskan investasi sektor padat modal. Akibatnya jelas, serapan tenaga kerja berkurang.

Sebagai gambaran, Apindo menyebutkan pada saat orde baru, setiap pertumbuhan ekonomi 1% maka akan mampu menyerap 400.000 tenaga kerja. Namun selama 10 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi 1% hanya mampu menyerap tenaga kerja kurang dari 200.000 jiwa. Ditengah situasi ini pada tahun depan kita akan menghadapi pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), yang mengatur sejumlah hal yang bebas berpindah antar negara asean, salah satunya adalah free flow tenaga kerja, khususnya yang terlatih. Sedikit banyak hal ini berpengaruh pada serapan tenaga kerja local. Sejumlah gambaran tersebut perlu mendapat respon serius dari pemerintah saat ini dengan kebijakan terpadu terkait investasi, ketenagakerjaan, perbaikan inrastruktur industri serta penegakan hukun.

Investasi di sector padat karya harus mendapatkan perhatian khusus, mengingat  bila investasi hanya terfokus pada sector padat modal, maka penyerapan tenaga kerja akan tetap rendah. Namun di sisi lain, masalah iklim ketenagakerjaan, khususnya persoalan system pengupahan di Indonesia juga harus mendapatkan perbaikan. Investor maupun tenaga kerja jelas membutuhkan kepastian upah supaya tidak menimbulkan persoalan dikemudan hari. Sistem pengupahan yang sangat strategis ini jelas harus di tangani dengan hati-hati. Tentu semua berharap, Kabinet kerja yang baru mampu menghasilkan sejumlah kebijakan yang mampu mengatasi persoalah semakin rendahnya penyerapan tenaga kerja ini untuk perbaikan kearah yang lebih posistif.

 

Referensi : Koran Bisnis Indonesia Selasa, 04 November 2014