Tugas 3 Tujuan dan Fungsi Koperasi (Ekonomi Koperasi)

Tugas 3

Tujuan dan Fungsi Koperasi

Tujuan koperasi tercantum dalam UU No. 25 Tahun 1992 mengenai perkoperasian, tujuan koperasi yaitu untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan pada pancasila dan UUD 1945.

Adapun fungsi koperasi dan peran koperasi yang juga tercantum dalam UU No.25 Tahun 1992, sebagai berikut :

1.  Fungsi koperasi dan peran koperasi untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khusunya dan masyarakat pada umumnya dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.

2.  Fungsi koperasi dan peran koperasi untuk mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.

3.  Fungsi koperasi dan peran koperasi untuk memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.

4.  Fungsi koperasi dan peran koperasi untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomisn nasional yang merupakan usaha bersama yang didasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Sumber :

-       R.T.S. Rahadja Hadhikusuma, 2001. Hukum Koperasi Indonesia. Penerbit PT Raja Grafindo Persada : Jakarta.

Tugas 2 Pengertian dan Prinsip-prinsip Koperasi (Ekonomi Koperasi)

Tugas 2

Pengertian dan Prinsip-prinsip Koperasi

Paragraf 1 :

1. Koperasi berasal dari bahasa Inggris yaitu Coorperation.

         S                 P                                    K

2. Coorperation mempunyai arti usaha bersama.

             S                        P                     K

3. Koperasi merupakan badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha. 

                  S                                         P                                     O

4. Kegiatan usaha ini dilakukan secara gotong royong oleh semua anggotanya.

                      S                               P                                            K

5.  Usaha tersebut melandaskan kegiatan yang berdasarkan prinsip koperasi.

             S                                      P                                                O

Paragraf 2 :

1. Prinsip koperasi merupakan jati diri dan ciri khas dari koperasi.

                         S                                                 K

2. Prinsip ini adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.

                  S                                                                        K

3. Prinsip-prinsip koperasi berdasarkan Pasal 5 Undang-undang No.25 Tahun 1992, yaitu :

                          S                                                         K

    1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.

                S                              K

    2. Pengelolahan bersifat demokratis.

                 S                        K

    3. Kepedulian terhadap masyarakat.

                S               P               O

    4. Pembagian SHU secara adil.

                    S                 P       K

    5. Kemandirian

                K

    6. Pendidikan dan pelatihan pengkoperasian.

                                       K

Referensi : 
http://softilmu.blogspot.co.id/2015/08/Pengertian-Prinsip-Tujuan-Fungsi-Jenis-Koperasi-Adalah.html

Tugas 1 "Sejarah Koperasi"

TUGAS I

SEJARAH KOPERASI

1. Koperasi bermula pada abad ke-20.

            S                                 K

2. Koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

            S                                                                     P                                          O

3. Gerakan tersebut memiliki anggota yang terdiri dari masyarakat umum.

            S                                             P                                             O

4. Masyarakat tersebut tumbuh dari kalangan rakyat.

            S                                             P                     O

5. Masyarakat tersebut juga mempersatukan diri untuk memperkaya diri sendiri,

            S                                             P                                                       O

    dengan ikut mengembangkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

                                                            K

Referensi :

http://kementeriankoperasi.com/awal-sejarah-koperasi-di-indonesia/

BAB 7,8 & 9 Perekonomian Negara Vietnam

BAB VII 

KEBIJAKAN PEMERINTAH 

Jika dilihat berdasarkan letak geografis, Vietnam masih berada dalam satu wilayah dengan Indonesia, yaitu terletak di benua Asia bagian tenggara. Negara Vietnam memiliki nama resmi nan cukup panjang. Republik Sosialis Vietnam atau Công Hòa Xã Hôi Chù Nghîa Viêt Nam. Negara ini menjadi negara nan berada di ujung timur Semenanjung Indochina. Sinkron dengan namanya, republik, sistem pemerintahan Vietnam pun demikian. Sistem pemerintahan negara ini dapat diinterpretasikan sebagai republik sosialis nan semi-presidensiil, di mana Presiden menjadi kepala negaranya dan perdana menteri menjadi kepala pemerintahan. Negara ini memiliki sistem partai tunggal dalam pemerintahannya. Pemegang kekuasaan di negara ini hanya satu partai politik, yaitu Partai Komunis. Dengan kata lain, sistem pemerintahan seperti ini tak mengizinkan pihak atau partai lain ikut serta dalam berbagai proses pembangunan negara. Undang-undang dasar nan digunakan ialah undang-undang dasar Vietnam nan terbaru. 

Pengaruh dari Negara Lain Terhadap Sistem Pemerintahan Vietnam 

Sebagai sebuah negara nan berbatasan langsung dengan Republik Rakyat Cina di sebelah utara, Vietnam memiliki sistem pemerintahan nan tak begitu berbeda jauh dari negara besar tersebut. RRC nan juga masih dimonopoli oleh satu partai, secara sadar maupun tak telah memengaruhi sistem pemerintahan negara ini. Selain sistem politik, pengaruh lain nan dirasakan Vietnam sebab berbatasan dengan Republik Rakyat Cina ialah dari segi budaya. Letak Vietnam nan berada di Semenanjung Indochina-lah nan menjadi penyebab terakulturasinya budaya maupun sistem pemerintahan dari negara-negara tetangga dengan kebudayaan orisinil Vietnam. Pengaruh paling besar nan dirasakan oleh Vietnam ialah pengaruh dari negara India dan Tiongkok atau Republik Rakyat Cina. Bahkan penamaan Vietnam pun syahdan merupakan pengaruh dari kebudayaan Tiongkok. 

Komunisme dalam Sistem Pemerintahan Vietnam

Pada 1992, negara Vietnam telah menyetujui sebuah konstitusi negara nan baru. Konstitusi baru ini menggantikan konstitusi lama nan telah berjalan sejak 1975. Konstitusi baru di Vietnam dimulai setelah perang Vietnam berakhir. Pada saat itu, komunisme menjadi isu primer nan mengakibatkan terjadinya perang Vietnam. Hingga perang usai, isu mengenai komunis tetap lekat pada sistem pemerintahan Vietnam. Peran komunis dalam sistem pemerintahan Vietnam menjadi penting. Komunis kembali diikutsertakan dalam semua aspek pemerintahan Vietnam, ornamen-ornamen pemerintahan, hingga masyarakat sipil. Hanya sebuah organisasi politik nan bekerjasama dan didukung oleh partai komunislah nan mendapatkan izin buat mengikuti pemilihan. Selebihnya, tidak. Hal seperti itu rasanya cukup buat menggambarkan betapa pentingnya peranan partai komunis di negara Vietnam. 

Lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif dalam Sistem Pemerintahan Vietnam 

Vietnam dipimpin oleh seorang presiden. Peran presiden sebagai seorang kepala negara juga disandingkan dengan peran presiden sebagai panglima paling tinggi militer Vietnam. Jabatan sebagai pemegang kekuasaan paling tinggi kemiliteran Vietnam nan dipegang oleh presiden, membawahkan sebuah Dewan Nasional buat Pertahanan dan Keamanan nan berada di Vietnam. Peran presiden sebagai seorang kepala negara, tak pernah lepas dari donasi dari seorang kepala pemerintahan, yaitu Perdana Menteri. Layaknya sebuah kepala pemerintahan, perdana menteri Vietnam juga membawahkan tiga deputi perdana menteri dan 26 menteri serta perwira. Vietnam memiliki sebuah forum nan berperan sebagai perumus undang-undang pemerintah. Forum tersebut bernama Majelis Nasional Vietnam (National Assembly of Vietnam). Forum ini memiliki kedudukan nan lebih tinggi dibandingkan dengan forum eksekutif dan yudikatif. Anggota dari majelis ini holistik berasal dari Majelis Nasional. Lembaga pemerintahan lain di Vietnam nan juga memiliki kekuasaan tertinggi, yaitu Mahkamah Agung Rakyat (Supreme People's Court of Vietnam). Forum ini memiliki kekuasaan paling tinggi dalam bidang hukum. Meskipun demikian, forum ini bertanggung jawab terhadap Majelis Nasional. Mahkamah Agung Rakyat Vietnam membawahkan forum berupa Pengadilan Kotamadya Propinsi, Pengadilan Daerah Vietnam, dan Pengadilan Militer Vietnam. Holistik ornamen krusial dalam sistem pemerintahan Vietnam harus berjalan dengan seizin atau di bawah kendali partai komunis. Kongres Nasional ialah organisasi paling tinggi di Vietnam. Arah dan kebijakan pemerintahan diputuskan di dalam Kongres Nasional, nan dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Komite Pusat dipilih oleh Kongres Nasional. Para delegasi memberi hak suara terhadap kebijakan-kebijakan dan kandidat-kandidat. Setelah keputusan ratifikasi diambil di Kongres Nasional, kongres tersebut membubarkan diri dengan sendirinya. Komite Pusat, nan dipilih oleh Kongres Nasional setiap lima tahun sekali, mengimplementasikan hasil keputusan Kongres Nasional selama 5 tahun masa jabatannya. Karena anggota Komite Pusat hanya berjumpa 2 kali dalam setahun, politburo-lah nan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan hasil Kongres Nasional.

 Ideologi Negara dalam Sistem Pemerintahan Vietnam 

Vietnam ialah negara berbentuk republik sosialis. Vietnam hanya memiliki 1 partai, yakni partai komunis nan disebut dengan Communist Party of Vietnam (CPV). Partai tersebut menanamkan gagasan-gagasan Marxisme - Leninisme serta gagasan Ho Chi Minh. Kedua sumber ideologi tersebut dijadikan prinsip ideologi dan pedoman buat melakukan segala kegiatan partai dan negara. Menurut undang-undangnya, Vietnam "sedang dalam masa transisi menuju negara sosialis". Ideologi Marxisme - Leninisme sudah diperkenalkan ke negara ini sejak tahun 1920-an dan 1930-an. Sejak saat itu pula negara ini diatur berdasarkan prinsip patriotisme dan ideologi Marxisme - Leninisme. Sementara itu gagasan-gagasan Ho Chi Minh tidaklah tersusun secara sistematis sepanjang hidupnya, apalagi setelah ia wafat. Baru pada tahun 1989 pemikiran-pemikiran Ho Chi Minh disusun sedemikian rupa sehingga lebih sistematis. Pemikiran Ho Chi Minh inilah, sejalan dengan ideologi Marxisme - Leninisme, menjadi ideologi resmi partai komunis Vietnam dan sistem pemerintahannya sejak tahun 1991.

 Pemilu dalam Sistem Pemerintahan Vietnam

Pasal 6 undang-undang negara ini menyebutkan bahwa "Rakyat mempergunakan kekuasaan negara melalui wakilnya di Majelis Permusyawaratan dan Dewan Perwakilan Rakyat, nan bertugas mewakili keinginan dan aspirasi rakyat. Para wakil rakyat ini dipilih oleh rakyat dan bertanggung jawab kepada rakyat." Anggota Majelis Permusyawaratan Vietnam dipilih langsung melalui sebuah pemungutan suara demokratis seperti di Indonesia. Semua warga negara nan sudah berusia 18 tahun atau lebih, apa pun etnisnya, jenis kelaminnya, kelas sosialnya, agama dan kepercayan, taraf pendidikan, serta pekerjaannya berhak menggunakan hak pilih. Adapun orang-orang nan tak dapat menggunakan hak pilih ialah mereka nan tak waras dan mereka nan hak memilihnya dicabut secara hukum. Masyarakat berusia di atas 21 tahun berhak mencalonkan diri sebagai kandidat dalam pemilu. Tiga forum pemilihan generik telah didirikan buat mengelola pemilihan. Di taraf pusat terdapat Dewan Pemilu, di taraf provinsi dan kota terdapat Komite Pemilu, nan bertanggung jawab mengelola jalannya pemilihan umum. Ada juga Komisi Pemilu nan bertanggung jawab mengawasi jumlah orang nan menggunakan jumlah suaranya. Kini, terdapat 500 anggota Majelis Permusyawaratan pada sistem pemerintahan Vietnam nan terpilih melalui pemilihan parlemen tahun 2011. Mereka akan bertugas selama 5 tahun. terlepas dari kritikan para pihak asing, sangat jelas terlihat bahwa Majelis Permusyawaratan menjadi lebih berkuasa di tahun-tahun belakangan ini. Pemilu 2011 syahdan dilaksanakan dengan cara nan adil, absah secara hukum, dan demokratis sehingga dapat dianggap sukses. 62 juta rakyat (sekitar 99,51%) menggunakan hak pilihnya. 

BAB VII

 MASALAH POKOK PEREKONOMIAN NEGARA VIETNAM 

 Kemiskinan dan Ketimpangan di Vietnam Akibat dari Kebijakan Salah Sasaran Pemerintah di Era Globalisasi Ekonomi 

Proses upaya pengentasan kemiskinan dalam era globalisasi ekonomi ini tidak hanya menjadi penyebab dari semakin lebarnya jurang ketimpangan, namun juga menimbulkan berbagai hambatan karena prioritas dan fokus yang salah sasaran. Sebut saja Vietnam, sebuah negara miskin dan pada awal tahun 1990an sempat bangkit, namun jatuh lagi pada krisis finansial asia pada tahun 1998. Sampai dengan tahun 2010, Vietnam telah menjalani berbagai macam strategi pengentasan kemiskinan, mulai dari PRSP sampai dengan I-PRSP namun, kemiskinan dan ketimpangan masih menjadi permasalahan utama negeri ini. Apakah kemiskinan disebabkan oleh adanya globalisasi ekonomi? Dalam menjawab pertanyaan penelitian tersebut, penulis mencoba memberikan contoh kasus kemiskinan di Vietnam dan upaya penanganannya. Dalam tulisan ini, hubungan sebab akibat antara globalisasi ekonomi dan penyebab kemiskinan di Vietnam tidak dapat langsung ditarik garis lurus yang linier, bahwa globalisasi ekonomi merupakan penyebab utama kemiskinan di Vietnam. Argumen utama dalam tulisan ini adalah globalisasi bukan satu-satunya penyebab kemiskinan di Vietnam, namun globalisasi ekonomi di Vietnam memperlebar jurang pemisah antara orang kaya dan orang miskin serta semakin membatasi para masyarakat dalam mendapatkan akses kebutuhan dasarnya. 

Vietnam dan Kemiskinan

Salah satu definisi dari kemiskinan dan ketimpangan adalah ketidakmampuan seorang dalam mendapatkan akses terhadap basic needs serta perbedaan dalam mendapatkannya. Deepa Narayan (2002) mengatakan bahwa, seorang individu dapat dikategorikan sebagai seorang yang miskin apabila individu tersebut tidak dapat mendapatkan akses terhadap basic needs. Commins (2001) menyatakan bahwa, Vietnam dalam sejarahnya telah mengalami widespread starvation pada tahun 1986 karena proses pertanian yang mengalami kegagalan dan tidak adanya suplai bantuan dari negara Uni Soviet. Berkaca dari sejarah kemiskinan di Vietnam yang disebabkan karena alam, yaitu gagal panen dan bantuan dana dari Uni Soviet. Maka, globalisasi ekonomi yang belum masuk ke negara Vietnam tidak dapat disalahkan sebagai penyebab utama munculnya kelaparan dan kemiskinan di Vietnam. Negara Vietnam pada tahun 1986, menurut data World Bank, pendapatan per kapita hanya $100 per tahun, dimana nilai tersebut sangat rendah sekali. Penyebab rendahnya pendapatan tersebut dikarenakan oleh banyaknya unskilled labor di Vietnam. Commins (2001) mengatakan, Vietnam merupakan negara agrikultur yang mempekerjakan lebih dari 70% total tenaga kerjanya dalam bidang pertanian, yang mana tidak membutuhkan skill tertentu dan bergaji rendah. 

Kemiskinan di Vietnam tidak dikarenakan oleh globalnya ekonomi atau adanya pasar bebas. Namun bencana kelaparan dan kemiskinan pada tahun 1986 merupakan proses natural dari bencana alam dan sistem ekonomi yang sangat proteksionis. Laura Benson (2002), mengatakan bahwa Vietnam adalah salah satu negara yang sangat tertutup dan central planning dari pemerintah yang sangat kuat yang mengatur seluruh proses pembangunan dan interaksi internasional. Dari pernyataan Benson ini, menguatkan indikasi bahwa globalisasi ekonomi bukanlah penyebab bencana kelaparan dan kemiskinan yang melanda Vietnam pada tahun 1986. Namun, lebih jauh lagi, dikarenakan bencana kelaparan dan kemiskinan pada tahun 1986, maka pemerintah Vietnam membuka proteksinya terhadap jalur perdagangan yang dulunya sangat tertutup. Pada tahun 1994, pemerintah Vietnam membuka proteksi perdagangannya dengan kebijakan open market policy yang tertuang dalam peraturan pemerintah tahun 1994 PRSP (Poverty Reduction Strategic Paper), salah satu poin dari kebijakan ini adalah mencaput trade barriers dan open market policy. Sehingga pada era tahun 1994 keatas, sistem ekonomi di Vietnam berubah yang dulu sangat proteksionis, menjadi open for market dengan menghilangkan trade barriers. 

Globalisasi Ekonomi dan Kemiskinan 

Tujuan utama pemerintah Vietnam melakukan open market policy adalah untuk membantu proses restrukturisasi negara pasca bencana kelaparan dan kemiskinan. Jadi agenda dari pemerintah Vietnam membuka marketnya adalah pengurangan angka kemiskinan. Dalam poin yang tertuang dalam I-PRSP, pemerintah Vietnam membuka negaranya untuk proses pembangunan dan restrukturisasi, dimana tujuan utamanya adalah membuka Foreign Direct Investor dan Internasional Aid. Seiring dengan berjalannya kebijakan tersebut, sampai dengan tahun 2001, jumlah perusahaan asing yang beroperasi di negara Vietnam mencapai ratusan, perusahaan asing asal Amerika Serikat sendiri berjumlah tidak kurang dari 400 perusahaan. Selain itu bantuan berupa dana untuk pembangunan dari World Bank dan IMF sangat besar sekali di Vietnam, total lebih dari $571 juta dana yang dikeluarkan World Bank kepada Vietnam dalam kurun tahun 1998-2005. Lebih jauh lagi, dampak nyata dibukanya pintu perdagangan Vietnam telah berkontribusi terhadap GDP dan pertumbuhan ekonomi yang meningkat tajam. Commins (2001), mengatakan bahwa Vietnam pada awal tahun 1998 merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi dan masyarakat yang hidup dalam garis kemiskinan ekstrim menurun dengan kisaran 37%.

 Memang benar apabila globalisasi ekonomi telah berperan dalam pertumbuhan GDP dan menurunkan angka kemiskinan ekstrim di negara Vietnam. Namun, globalisasi ekonomi yang dianut oleh negara Vietnam ini mendapat permasalahan baru, yaitu meningkatnya jurang ketimpangan dan kemiskinan yang lebih kompleks di dalam masyarakat Vietnam. Lebih parah lagi, upaya pengurangan angka kemiskinan dengan open market policy malah menjerumuskan negara Vietnam dengan hutang dan ketidakmerataan pembangunan serta pendapatan.


 Upaya Salah Sasaran Dalam Penanggulangan Kemiskinan 

 Setidaknya ada tiga permasalahan pokok dalam kebijakan pemerintah Vietnam, dari upayanya mengurangi angka kemiskinan. Pertama adalah totally free trade policy non barrier, pemerintah Vietnam menggunakan kebijakan tersebut yang tertuang dalam I-PRSP untuk melakukan restrukturisasi dan pengentasan kemiskinan pasca bencana kelaparan pada tahun 1986. Pemerintah Vietnam melihat pasar dunia ketika situasi ekonomi dalam negeri sedang hancur dan terpuruk, sehingga pemerintah Vietnam melihat open market ini sebagai sebuah solusi yang mendapat justifikasi dari situasi sosial ekonomi yang sedang porak poranda. Pemerintah Vietnam mencoba membuka lebar jalur perdagannya dengan perdagangan bebas tanpa adanya intervensi, dengan tujuan pemenuhan kebutuhan penduduk dan akses akan basic needs. Namun, kebijakan tersebut malah menghancurkan usaha kecil mikro dalam negeri yang kalah bersaing dengan barang import, sehingga kawasan pedesaan tidak memiliki penggerak ekonomi karena usaha kecil mikro banyak yang gulung tikar. Dampaknya adalah terjadi transformasi ekonomi dari agrikultur menjadi manufaktur.

 Kedua adalah permasalahan kebijakan pembangunan yang salah sasaran dan kurang prioritas. Pemerintah Vietnam menetapkan transformasi agrikultur menjadi manufaktur dimana lokasi industri manufaktur terletak di perkotaan, sehingga tidak ayal apabila terjadi urbanisasi besar-besaran dari desa ke kota untuk mendapat pekerjaan. Masyarakat Vietnam banyak yang berpindah ke kota karena kehidupan di desa tidak dapat mencukupi kehidupannya. Permasalahan sosial menjadi semakin kompleks ketika banyak penduduk yang berpindah dari desa ke kota. Salah satunya adalah angka kriminalitas dan angka pengangguran yang meningkat tajam, lebih jauh lagi masalah kesehatan menjadi permasalahan baru yang hadir dalam kota yang terlewat padat penduduk.

 Ketiga adalah kebijakan pemerintah Vietnam dalam menerima bantuan luar negeri IMF dan World Bank yang disesuaikan dengan kapasitas dan kapabilitas negara Vietnam itu sendiri. Total utang Vietnam terhadap institusi ekonomi global tersebut mencapai lebih dari $1 miliar pada tahun 2010. Utang dan efektifitas pembangunan dalam pemerintahan Vietnam kurang berjalan serasi dan harmonis dalam proses pengentasan kemiskinan ini. Kebijakan pemerintah Vietnam ini seperti menutup lubang dan menggali lubang. Ditambah lagi alokasi dana yang sangat besar tersebut tidak bisa teralokasi dengan baik dalam proses pembangunan, karena fokus dari pembangunannya sendiri salah sasaran.

 BAB IX 

INVESTASI DAN PENANAMAN MODAL 

 REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- United Overseas Bank (UOB) dan Badan Penanaman Modal Asing Vietnam menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) di Vietnam, Jumat (17/4). MoU tersebut bertujuan untuk meningkatan investasi asing langsung (FDI) dan perdagangan antara Vietnam dan Asia Tenggara. Selain itu, membantu pebisnis berinvestasi di kota-kota yang bertumbuh pesat di Da Nang dan Phu Quoc Ho Chi Minh City. Penandatanganan MoU disaksikan oleh Menteri dari Singapura dan Vietnam, Lim Hng Kiang, Menteri Perdagangan dan Industri Singapura dan Bui Quang Vinh, Menteri Perencanaan dan Investasi Vietnam. MoU tersebut merupakan kolaborasi pertama kali yang dilakukan oleh Badan Penanaman Modal Vietnam dengan Bank. Badan Penanaman Modal Asing Vietnam merupakan lembaga yang berada dibawah wewenang Menteri Perencanaan dan Investasi Vietnam dan bertugas untuk mendukung FDI ke Vietnam serta membantu perusahaan Vietnam yang akan ekspansi ke luar negeri. Melalui penandatanganan MOU, Badan Penanaman Modal Asing Vietnam akan membantu nasabah UOB yang berencana untuk ekspansi ke daerah-daerah investasi di Vietnam seperti di kota Ho Chi Minh City dan Hanoi, serta beberapa kota yang berkembang pesat seperti Da Nang, Phu Quoc, Can Tho dan Hai Phong. Executive Director UOB Vietnam Thng Tien Tat mengatakan, Vietnam telah menjadi tujuan investasi yang menarik bagi perusahaan-perusahaan Asia yang ingin berekspansi lebih dalam guna memenuhi pertumbuhan populasi kelas atas. The UOB Asian Enterprise Survey 1 menunjukkan satu dari empat perusahaan Asia berencana untuk ekspansi ke Vietnam tahun ini, menjadikan Vietnam sebagai salah satu negara tujuan investasi di kawasan regional. “Saat ini, kenaikan pendapatan, terutama di kelas menengah telah meningkatkan daya belanja, merubah pola konsumsi dan menciptakan harapan tinggi. Populasi urban Vietnam menciptakan peluang usaha bagi perusahaan Asia, terutama di sektor manufaktur, agrikultur, tourism dan sektor minyak dan gas” ujar Thng Tien Tat dalam siaran pers, Selasa (21/4). Melalui MOU tersebut, lanjut Thng Tien Tat, perubahan tren yang terjadi diharapkan memberikan peluang bisnis bagi perusahaan dikawasan regional menjadi lebih terbuka. MoU tersebut menggabungkan kekuatan UOB di kawasan regional yang telah dirintis sejak lama dan hubungan yang dimiliki Badan Penanaman Modal Asing Vietnam untuk membantu bisnis mewujudkan ambisi regional. Berdasarkan MOU, Badan Penanaman Modal Asing Vietnam dan UOB akan melayani kebutuhan delegasi pebisnis, memberikan referensi bisnis dan menyelenggarakan event industri bagi perusahaan-perusahaan yang berminat melakukan ekspansi ke Vietnam. UOB juga akan bekerjasama erat dengan Badan Penanaman Modal Asing Vietnam untuk membantu perusahaan Vietnam dan perusahaan Asia Tenggara menangkap peluang bisnis regional melalui layanan UOB FDI Advisory Unit. Layanan tersebut dibentuk khusus untuk membantu perusahaan-perusahaan yang akan berekspansi dan berinvestasi di kawasan regional. Melalui unit tersebut, pebisnis mendapatkan akses kepada beragam produk korporasi perbankan serta jaringan dengan beragam lembaga negara, asosiasi bisnis dan penyedia jasa professional di kawasan regional. 

 Kesimpulan : 

 Munculnya fenomena kemiskinan bukanlah satu-satunya akibat dari globalisasi ekonomi. Merujuk kepada kasus di Vietnam, kemiskinan terjadi karena adanya faktor alam dan sistem ekonominya yang sangat tertutup. Globalisasi ekonomi dalam peranannya terhadap kemiskinan dan ketimpangan di Vietnam adalah globalisasi ekonomi ini membatasi akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar (basic needs). Sehingga masyarakat yang masih miskin dalam era globalisasi ekonomi ini akan sangat kesulitan mendapatkan akses karena akses tersebut dikuasai oleh aktor ekonomi. Selain itu, globalisasi yang terjadi di Vietnam menggambarkan bagaimana ketimpangan dan kebijakan salah sasaran itu terjadi. Sehingga, ketika kapasitas dan kapabilitas para pengambil keputusan dan para masyarakat belum kuat, maka globalisasi dapat menjadi bumerang yang malah merugikan diri sendiri. Didalam Penanaman Modal kepada pihak luar negeri itu sangatlah sulit, tetapi bank UOB dapat mengatasinya dan dapat menarik dari pihak Vietnam untuk menandatangani untuk penanaman modal diberbagai daerah. Saya sangat setuju atas apa yang telah dilakukan oleh pihak bank UOB. Akan tetapi didalam penanaman modal asing ini bukan solusi yang baik pada penyerapan tenaga kerja yang optimal, namun akan menyebabkan masalah dalam ketergantungan bangsa Indonesia terhadap negara Asing serta akan hilangnya aset-aset penting negara. Saran saya untuk permasalahan diatas adalah dengan meningkatkan Sumber Daya Alam ( SDA ) di Indonesia agar bisa dikelola dengan terarah oleh Sumber Daya Manusia ( SDM ) dalam negeri dan menghilangkan akan ketergantungan dengan negara Asing agar pada penyerapan tenaga kerja bisa bekerja dengan optimal dan disamping itu aset-aset penting pada negara tidak akan hilang begitu saja.

 DAFTAR REFERENSI


 http://www.binasyifa.com/509/68/26/lembaga-eksekutif-legislatif-dan-yudikatif-dalam-sistem-pemerintahan-vietnam.htm http://agung-nalendra-fisip13.web.unair.ac.id/artikel_detail-118330-Dari%20Internasionalisme%20ke%20Globalisasi-Kemiskinan%20dan%20Ketimpangan%20di%20Vietnam%20Akibat%20dari%20Kebijakan%20Salah%20Sasaran%20Pemerintah%20di%20Era%20Globalisasi%20Ekonomi.html Commins, Stephen. 2001. Poverty Reduction In Vietnam. FelocityWood. Sen, Amartya (1999). Development as Freedom. New York: Oxford University Press. Narayan, Deepa (2002). Empowerment and Poverty Reduction: A Sourcebook. New York: World Bank Publications. Anwas, Oos M. (2013). Pemberdayaan Masyarakat di Era Global. Bandung: Alfabeta. Stern. Nicholas (2013). Public Policy for Growth and Poverty Reduction. Downloaded from http://personal.lse.ac.uk/sternn/095NHS.pdf Bhagwati, Jagdish (2007). In Defense of Globalization. Oxford: Oxford University Press. Benson, Laura. 2001. Poverty Reduction In Vietnam. FelocityWood. http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/15/04/21/nn52mq-uob-dan-badan-penanaman-modal-asing-vietnam-tanda-tangani-mou

BAB IV STRUKTUR PRODUKSI, DISTRIBUSI PENDAPATAN DAN KEMISKINAN A. PENDAPATAN NASIONAL Vietnam, negara yang pernah tercabik-cabik karena perang berkepanjangan dengan Perancis, terutama dengan Amerika Serikat, kini menjadi salah satu negara mencengangkan di dunia. Dari negara dengan pendapatan per kapita di bawah 200 dollar AS a pada pasca perang 1975, menjadi negara dengan kemajuan ekonomi yang memukau. Pendapatan per kapita Vietnam mendekati 3.000 dollar AS. Pertumbuhan ekonomi pernah mencapai hampir sembilan persen. Ia hanya kalah dari China yang selama dua dekade mencapai lebih tiga belas persen. Inilah yang membuat Vietnam mempunyai wajah baru yang amat mencengangkan. Kini Vietnam mulai masuk ke wilayah industri. Industri semen tumbuh pesat, begitu pula mainan anak-anak, tekstil, pariwisata. Tambang batu bara dan minyak bumi tengah digalakkan. Pertanian, yang menjadi basis ekonomi Vietnam selama ribuan tahun, masih dikembangkan dengan baik. Ekspor beras Vietnam terutama dikirim ke Indonesia. Dan Indonesia sendiri kini tampaknya lebih berkonsentrasi pada impor beras asal Vietnam dibanding beras Thailand. Kalau ingin melihat hebatnya pertanian (beras) Vietnam, cobalah naik mobil ke luar kota Saigon (Ho Chi Minh City), misalnya ke Danang. Atau sebutlah dari Hanoi ke Danang, La Vang, atau Ha Long (160 km), yang tampak hanyalah hamparan sawah yang amat luas. Sejauh mata memandang, yang tampak hanyalah bentangan sawah hijau. Mirip permadani raksasa yang dibentangkan dari kaki langit ke kaki langit lainnya. Duta Besar RI untuk Vietnam Mayerfas yang ditemui di ruang kerjanya hari Rabu (29/8/2012) di Hanoi menyatakan, Vietnam memang mempunyai infrastruktur pertanian yang baik. Rakyatnya memiliki skill bertani yang tinggi. Itu salah satu sebab Indonesia memutuskan mengimpor beras Vietnam. Selain beras, Vietnam adalah penghasil buah yang amat beragam. B. KEMISKINAN Pada tahun 2002 tingkat kemiskinan di Vietnam mencapai 28,9%. Perang Vietnam sangat menghancurkan bagi perekonomian Vietnam. Kemerdekaan Vietnam berakhir setelah kedatangan Perancis pada abad 19 SM. Hak-hak pemerintah dan sipil negara Vietnam pada saat itu tidak dihiraukan oleh Perancis. Perancis tetap menjadikan Vietnam sebagai negara kolonial. Sampai pada Perang Dunia II, Jepang mengadakan penyerbuan ke wilayah Indochina. Jepang mengeksploitasi sumber daya Vietnam demi kepentingan militernya dan penyerbuan ke Burma. Menyusul kekalahan Jepang, pasukan nasionalis melawan pasukan kolonial Perancis pada Perang Indochina Pertama yang dimulai pada tahun 1945 hingga 1954. Perancis mengalami kekalahan besar pada Pertempuran Dien Bien Phu dan dalam waktu singkat setelah itu ditarik dari Vietnam. Negara-negara yang berperang dalam Perang Vietnam membagi Vietnam menjadi Vietnam Utara dan Vietnam Selatan sesuai Perjanjian Geneva (Geneva Accords). Dampak dari pengambil-alihan kontrol, komunis Vietnam melarang partai politik lain, menahan tersangka yang dipercayai berkolaborasi dengan Amerika Serikat dan memulai kampanye masal tentang kolektifisasi pertanian dan pabrik-pabrik. Rekonstruksi negara yang porak poranda akibat perang terjadi sangat lambat dan masalah kemanusiaan serius dan masalah-masalah ekonomi menghadapi rezim komunis. Pada 1979, Militer Vietnam menginvasi untuk melepaskan bekas rekan mereka, Khmer Rouge, dari penindasan. Aksi ini memperburuk hubungan Kamboja dengan RRT, yang meluncurkan serangan mendadak kepada Vietnam Utara pada 1979. Konflik ini menyebabkan Vietnam lebih semakin bergantung terhadap bantuan ekonomi dan militer dari Soviet. Dalam sebuah perubahan sejarah pada 1986, Partai Komunis Vietnam mengimplementasikan reformasi pasar bebas (free-market) yang dikenal sebagai Doi Moi (Renovasi). Dengan kekuasaan negara tetap tak tertandingi, kepemilikan pribadi atas pertanian-pertanian dan perusahaan-perusahaan, deregulasi dan investasi asing dipacu. Namun demikian, kekuatan Partai Komunis Vietnam atas semua organ-organ pemerintahan tetap kuat. Karena beberapa hal dilakukan oleh pemerintah Vietnam dalam pengantasan kemiskinan maka pada tahun 2004 mengalami penurunan menjadi 19,5%. Pada tahun 2005 tingkat kemiskinan mencapai 16 %. Sedangkan pada tahun2007 mencapai 24,8%. Namun dengan tingkat kemiskinan yang cukupu tinggi Vietnam berhasil melakukan perubahan di dalam sector – sector ekonomi yang ada. Pengiriman para pekerja dan ahli ke luar negeri untuk dikontrak dalam satu pihak membantu pengurangan kelaparan dan kemiskinan, menurut laporan Komite Urusan Sosial Majelis Nasional Vietnam. Lebih dari 173.000 pekerja di negeri ini dikirimkan ke luar negeri dalam 30 bulan terakhir sejak 2003, kata Nguyen Luong Trao, Wakil Menteri Urusan Pekerja, Penyandang Cacat Perang dan Sosial, dalam pertemuan dengan Komite Tetap Majelis Nasional di Hanoi pada 7 Oktober. Tetapi, mereka, menyatakan mayoritas pekerja Vietnam diberi bayaran rendah atau harus mengambil pekerjaan dalam kondisi kerja yang kotor karena kenyataannya bahwa mereka hanya dapat melakukan pekerjaan yang sederhana. Sejalan dengan strategi baru pemerintah Vietnam yang disahkan pada bulan Januari 2002, ADB akan memusatkan perhatian pada empat pilar utama dalam membantu menghapuskan kemiskinan sebagai berikut : 1. Pertumbuhan yang berlanjut melalui pembangunan pedesaan dan pengembangan sektor swasta dengan memusatkan perhatian terhadap peningkatan produkstifitas pertanian, peningkatan pendapatan dan pengembangan Usaha Kecil dan Menengah. 2. Dalam setiap kegiatan ADB di Vietnam, akan mencantumkan pembangunan Sosial yang sejalan dengan masalah kemisikinan, gender, dan suku terasing/terpencil dengan penekanan terhadap pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui program pendidikan dan kesehatan. 3. Mendukung adanya Pemerintahan yang baik dewngan penekanan khusus terhadap pelaksanaan reformasi administrasi umum dan kepegawaian. 4. Memusatkan perhatian pada propinsi-propinsi termiskin di Vietnam bagian Tengah dengan melalui proyek peningkatan lingkungan hidup dalam masyarakat dan meningkatkan prasarana didaerah tersebut. > Negara Vietnam Mengurangi Kemiskinan Secara Kesinambungan Hasil yang paling berarti ialah setelah 16 tahun pelaksanaan Program 135, Vietnam telah dimasukkan ke dalam daftar negara-negara yang paling berhasil di dunia tentang pengurangan kemiskinan dan perkembangan ekonomi. Selama masa lebih dari 2 dekade ini, Program 135 telah turut mengubah wajah daerah pegunungan, daerah pemukiman rakyat etnis minoritas yang menjumpai kesulitan berat, kehidupan rakyat selangkah demi selangkah menjadi baik, prosentase kelaparan dan kemiskinan turun cepat, mencapai rata-rata 3,6% per tahun. Meskipun Pemerintah dan rakyat sudah berjalan seperjalanan, tapi kesenjangan dalam perkembangan antara daerah pemukiman rakyat etnis minoritas, daerah pegunungan dengan daerah-daerah lain di seluruh negeri tetap masih cukup jauh selisih-nya. Survei yang dilakukan Komite urusan Etnis dari Pemerintah baru-baru ini menunjukkan: masih ada 149 kecamatan diantara total 9000 kecematan yang belum punya jalan mobil ke ibukota kecamatan, 67,2% jumlah desa dan dukuh jalan-jalan-nya belum dibeton, 202 kecamatan belum punya listrik, 8100 desa dan dukuh belum bisa menggunakan listrik, 32,2% jumlah kepala keluarga belum mendapatkan suplai air bersih. Sementara itu, masih tetap ada lebih dari 218 000 kader tingkat kecamatan, desa dan dukuh yang memerlukan pendidikan dan peningkatan pengetahuan, 120 000 kepala keluarga miskin di semua desa dan dukuh di dekat garis perbatasan belum bisa berswasembada bahan pangan. Oleh karena itu, tuntutan yang dihadapi untuk tahap ke-3 dari Program 135 ialah harus membantu rakyat mengurangi kemiskinan secara berkesinambungan. Bapak Hoang Van Doan, Wakil Kepala Dinas Pertanian dan Pengembangan Pedesaan provinsi Lang Son memberitahukan: “Bagian bantuan kepada produksi untuk tahap ke-3 dari Program ini mempunyai makna yang amat penting dalam membantu rakyat etnis minoritas menggeliat lepas dari kemiskinan, karena sekarang, semua kepala keluarga miskin tidak mampu membeli bibit baru, menerapkan kemajuan sains guna meningkatkan pendapatan, oleh karena itu bantuan Negara adalah hal yang amat diperlukan dalam memberi subsidi harga dan biaya terhadap pohon dan ternak”. Menurut bapak Dinh Cong Nen, Ketua Komite Rakyat kecamatan Chieng Sai, kabupaten Bac Yen, provinsi Son La, salah satu diantara masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh hampir semua daerah pegunungan – tempat pemukiman banyak orang etnis minoritas yaitu infrastruktur jalan-jalan yang lemah. Ini juga merupakan sebab yang membuat prosentase keluarga yang miskin kembali menjadi tinggi, karena mereka tidak bisa langsung melakukan produksi dan berkonektivitas dengan pasar agribisnis. Dinh Cong Nen memberitahukan: “Soal bepergian di hampir semua jalan-jalan pedesaan di daerah ini sangat sulit. Oleh karena itu, harus ada jalan bagi rakyat untuk bisa bepergian dan mengangkut barang hasil pertanian. Sekarang, kami sedang berfokus melakukan investasi pembangunan jalan-jalan untuk membantu rakyat memasarkan barang hasil pertanian mereka”. Doktor Dang Kim Son, Kepala Institut Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pedesaan dari Kementerian Pertanian dan Pengembangan Pedesaan Vietnam memberitahukan: Tahap ke-3 dari Progam 135 untuk dengan prioritas melakukan investasi pada infrastruktur dan perkembangan produksi akan menciptakan terobosan –terobosan dalam mengembangkan sumber daya investasi, turut mengentas dari kelaparan dan kemiskinan bagi rakyat di daerah yang menjumpai kesulitan berat, kecamatan perbatasan, desa dan dukuh yang menjumpai kesulitan berat. Tarap investasi saban tahun untuk setiap kecamatan yang mendesak ini tetap VND 1 miliar, setelah itu dari 2015, dengan bersandar pada situasi sosial-ekonomi nyata, akan dinaikkan menjadi kira-kira VND 2,5 miliar untuk satu kecamatan miskin. Untuk bisa mencapai tarap investasi ini, masalahnya yalah perlu menganekaragamkan semua sumber daya investasi. Pada waktu itu, peranan investasi Negara hanya merupakan" kalalisator" untuk menyerap sumber investasi seluruh masyarakat pada bidang pertanian, petani dan pedesaan di kecamatan-kecamatan pegunungan, daerah pedalaman dan daerah pelosok saja. Doktor Dang Kim Son memberitahukan: "Untuk bisa menyerap investasi pada daerah pedesaan, maka harus meneliti semua basis infrastruktur yang diinginkan badan-badan usaha untuk diinvestasi. Ketika sudah bisa menetapkan daftar yang mendapat prioritas, maka harus bertekat melakukan investasi padanya. Negara bisa menginvestasikan satu bagian, swasta menginvestasikan tiga atau empat bagian, sedangkan kaum tani bisa berpartisipasi dengan cara memberikan sumbangan berupa tanah". Menteri, Kepala Komite urusan Etnis, Giang Seo Phu memberitahukan bahwa pada tahap ketiga Program 135 akan menemui banyak soal baru untuk menggelarkan Program ini secara lebih efektif lagi. Salah satu diantara soal-soal baru itu yalah batas waktu pelaksanaan semua kebijakan dalam program ini lebih panjang, kira-kira 5-10 tahun, agar semua daerah cukup waktu untuk menggelarkan, menerapkan, melihat kembali dan mengevaluasi proses pelaksanaannya. Menteri Giang Seo Phu menegaskan: "Semua soal baru dalam program ini yalah mewarisi isi dari tahap ke-2 yang targetnya sudah diajukan, tetapi bekum selesai, maka harus terus ditangani. Satu isi baru yang lain yalah mendidik sumber daya manusia. Kalau ingin mencapai kualitas baik, menggelarkan kebijakan secara baik untuk menterjemahkannya ke dalam praktek kehidupan, semuanya bergantung pada barisan pejabat manajemen dan tatalaksana". Target Vietnam menurunkan jumlah kepala keluarga miskin menjadi tinggal 5% pada 2015 menjadi tantangan besar, menuntut adanya perubahan fundamental tentang mekanisme, kebijakan dan sumber daya investasi. Bersamaan dengan hasil-hasil yang sudah tercapai, semua upaya baru dalam pelaksanaan tahap ke-3 dari Program 135 akan terus turut mengembangkan sosial-ekonomi di kecamatan-kecamatan yang menjumpai kesulitan berat, daerah pemukiman rakyat etnis minoritas, memberikan sumbangan praksis pada usaha mengentas dari kelaparan dan kemiskinan di Vietnam./. BAB V ANGGARAN PENDAPATAN NEGARA A.PERKEMBANGAN DANA PEMBANGUNAN Vietnam merupakan negara yang pertumbuhan ekonominya selalu tinggi dalam 10 tahun belakangan. Pada tahun 2007 pertumbuhan itu bahkan mencapai 8,5 persen atau yang tertinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonominya sebesar 7,5 persen. Bank-bank di sana juga tercatat paling agresif menyalurkan kredit akibat tingginya permintaan akan bahan bangunan dan material lainnya untuk sektor properti. Perekonomian Vietnam berada dalam masa transisi dari ekonomi terpusat yang direncanakan murni berdasarkan pertanian ke pasar ekonomi sosialis. Seperti yang tertulis dalam karya Nirmala Ayu Nunggraini (2010), pada tahun 1986, Vietnam memulai pada sebuah reformasi ekonomi yang dikenal sebagai ‘Doi Moi’ yang membuka jalan bagi Vietnam. Pada dasarnya, reformasi ekonomi ini termasuk rencana yang diarahkan pada pengembangan pasar multi-sektoral, mereformasi perbankan, hukum, fiskal dan moneter sistem, mengendalikan inflasi dan anggaran nasional; dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk menarik investasi, khususnya investasi langsung asing. Pertumbuhan tahunan dalam PDB rata-rata 8,2% untuk periode 1991-1995, dan pertumbuhan beberapa tahun ke depan diharapkan berada dalam kisaran 9-10%. Meskipun PDB per kapita masih rendah bila dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara, jelas ada potensi kuat untuk pertumbuhan dan investor asing telah berkelompok sejak proses reformasi dimulai. Pertumbuhan produksi industri total telah melebihi 10% per tahun sejak tahun 1991. Oleh karena itu, industri dan konstruksi bersama-sama membentuk sekitar 30% pada tahun 1995, naik dari 23% pada tahun 1990. Demikian pula, sektor jasa telah berkembang menjadi 43% dari total PDB, naik dari 39% pada tahun 1990. Hal ini menunjukkan bahwa struktur ekonomi Vietnam bergeser dari pertanian menuju industri dan jasa. Vietnam juga telah berhasil mengendalikan inflasi, yang telah turun dari angka tiga digit sebelum reformasi menjadi 5,2% pada tahun 1993, 14,4% pada tahun 1994 dan 12,7% yang diharapkan pada tahun 1995. Ini merupakan prestasi cukup signifikan dalam waktu singkat. Pertumbuhan dalam perdagangan internasional Vietnam juga amat mengesankan. Hal ini dapat dilihat dari ekspor pada tahun 1994 total US $ 4050000000, yang mengalami kenaikan dari US $ 2,4 miliar pada tahun 1990, sedangkan total impor lebih dari dua kali lipat, dari US $ 2750000000 menjadi US $ 5830000000 pada tahun 1990 dan 1994. Pertumbuhan impor ini tentu saja didorong oleh permintaan atas barang modal, mengikuti aliran kuat dari investasi langsung asing. Ekspor utama Vietnam adalah minyak mentah, tekstil dan garmen, beras, kopi, karet, batu bara, perikanan dan hasil olahan hutan. Meskipun produk pertanian masih mendominasi dalam daftar ekspor, hal ini akan berubah seiring usaha Vietnam memperluas basis industri nya. Dari segi produk impor, impor utama Vietnam adalah produk minyak bumi, baja, pupuk, elektronik, mesin dan peralatan. Pada saat ini mitra dagang utama Vietnam adalah Jepang, Singapura, Hong Kong, Taiwan, Korea dan Uni Eropa, dan perdagangan dengan negara Asia merupakan 80% dari total keseluruhan perdagangan. Sebelum tahun 1990, mitra utama Vietnam dalam perdagangan adalah negara-negara sosialis terutama Uni Soviet. Pada masa sekarang, Vietnam telah memperluas pasar di luar negerinya dengan mempromosikan industri berorientasi ekspor dan menempatkan penekanan pada substitusi impor barang-barang manufaktur. B. PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN Situasi resesi ekonomi di negara-negara maju jelaslah sedang mempengaruhi kuat negara-negara yang baru muncul, negara-negara sedang berkembang, termasuk Vietnam. Yang tipikal seperti pengaruh terhadap situasi eksport dan penyerapan aliran modal investasi asing langsung. Para ekonom beranggapan bahwa satu tantangan Vietnam maupun negara-negara yang baru muncul di Asia ialah defisit anggaran keuangan, utang publik berpengaruh terhadap perkembangan jangka panjang. Sekarang, import di Vietnam menduduki prosentase tinggi dalam perekonomian, ketika harga komoditas dunia yang membubung tinggi akan berpengaruh tidak kecil terhadap situasi inflasi di dalam negeri. Doktor Vo Tri Thanh, Wakil Kepala Institut Penelitian dan Manajemen Ekonomi Pusat menganalisis: “Vietnam sedang melawan instabilitas makro dan inflasi tinggi. Vietnam juga sedang berada dalam proses penyusunan kembali dan penyempurnaan rencana 5 tahun. Dalam Repelita itu, dua masalah tetap sedang menonjol. Yang pertama ialah memilih keseimbangan antara stabilitas ekonomi makro dalam sepanjang periode yang akan datang dan reformasi struktur, khususnya yang terkait dengan reformasi badan usaha milik negara, reformasi investasi publik, reformasi investasi, sistim desentralisasi, pengembangan infrastruktur, sumber daya manusia, reformasi-reformasi yang lain, khususnya reformasi-reformasi yang terkait dengan institusi negara, faktor produksi seperti pertanahan, tenaga kerja, pasar modal”. Menghadapi tantangan-tantangan itu, dalam waktu yang lalu, pemerintah Vietnam telah melakukan gerak-gerik positif dalam mengekang inflasi, menstabilkan ekonomi makro dan menjamin jaring pengaman sosial. Yang pertama ialah pemberlakuan Resolusi No.11 Pemerintah dengan kelompok 6 solusi dan pada permulaan-nya telah memanifestasikan jelas komitmen pemerintah dalam manajemen ekonomi makro. Bank Negara Vietnam baru-baru ini melakukan langkah-langkah menangani masalah pasar valuta asing dan mengurangi prosentase inflasi, menegakkan fundasi aktif terhadap pasar kurs valuta asing. Pengurangan suku bunga bank baru2 ini juga mengurangi kekhawatiran massa rakyat mengenai resiko inflasi, menegakkan kepercayaan dan memberikan kestabilan pada mata uang Vietnam. Gubernur Bank Negara Vietnam Nguyen Van Binh mengatakan bahwa“ Kebijakan moneter Vietnam sedang dilaksanakan secara sangat ketat untuk mengekang inflasi sesuai dengan semangat Resolusi 11 Pemerintah. Dengan menentukan pagu suku bunga kira-kira 14 persen seperti waktu yang lalu, Vietnam telah mempunyai syarat untuk mengurangi suku bunga pinjaman, sehingga membuat badan usaha baru bisa punya syarat untuk melakukan pendekatan selangkah terhadap sumber modal dari bank dan membantu produksi mengurangi sebagian kesulitan”. Menurut prakiraan, pertumbuhan Vietnam tahun ini mencapai kira-kira 5,8 persen, tahun berikutnya mungkin lebih rendah- akibat pengaruh buruk dari ekonomi dunia. Dengan tarap keterbukaan perekonomian Vietnam, ketika ekonomi dunia mengalami resesi, pastilah akan berpengaruh terhadap investasi dan perdagangan. Pada latar belakang itu, untuk mencapai target yg sudah diajukan yalah mengekang inflasi pada tarap 18 persen pada tahun 2011 ini dan dibawah 10 persen pada tahun mendatang, dalam jangka menengah, akan membawa inflasi turun menjadi hanya tinggal kira-kira 5 persen per tahun, maka Vietnam menetapkan perlunya menyeimbangkan upaya melawan inflasi dengan target pertumbuhan, untuk menjamin perekonomian berkembang lebih berkesinambungan lagi. Untuk mengekang inflasi, salah satu diantara langkah-langkah lebih keras yang dilaksanakan oleh Vietnam pada waktu yang lalu yalah memangkas dan menurunkan investasi publik. Akan tetapi, langkah-langkah ini juga digelarkan dan dilaksanakan secara luwes. Menurut Menteri Perencanaan dan Investasi Vietnam Bui Quang Vinh, dulu, pola pertumbuhan Vietnam pada pokoknya bersandarkan pada investasi publik, tetapi sudah sampai waktunya kita harus selangkah demi selangkah menyesuaikan struktur investasi menurut arah menurunkan secara berangsur-angsur investasi publik. Akan tetapi, menurunkan investais publik tidak sinonim dengan penurunan total modal investasi masyarakat, melainkan akan memperkuat modal untuk berbagai unsur ekonomi dalam dan luar negeri untuk berkembang. Karena kebutuhan investasi pada pembangunan infrastruktur tanah air masih sangat diperlukan pada tahap sekarang. Menteri Bui Quang Vinh menekankan bahwa “Pada waktu mengubah bentuk investasi seperti sekarang, kita dengan khusus dan perlu membuat mekanisme yang lebih longgar, ada kemungkinan Negara bahkan harus menerima sebagian bantuan bagi badan-badan usaha supaya mereka mencurahkan uangnya pada proyek-proyek dan mencapai efektivitas dan tranparansi. Pada waktu yang datang, Kementerian Perencanaan dan Investasi Vietnam akan mempelajari dan meminta kepada Pemerintah supaya mengamandir keputusan tentang bentuk investasi publik- swasta, supaya lebih sesuai dengan praktek di Vietnam ”. Menurut evalusasi para pakar, Vietnam sedang berjalan tepat arah dalam menurunkan kuat inflasi, menstabilkan ekonomi makro. Pada waktu yang datang, Vietnam perlu terus mempertahankan penyesuaian kebijakan moneter secara ketat dan luwes. Bersamaan dengannya, Vietnam juga sedang berupaya meningkatkan jaring pengaman sosial untuk menurunkan pengaruh dari instabilitas ekonomi terhadap obyek-obyek yang rentan yaitu kaum miskin dan orang-orang yg berpendapatan rendah. C. PERKIRAAN PENERIMAAN NEGARA Secara keseluruhan sumber penerimaan negara bersumber dari : 1. Penerimaan dalam negeri, yang terdiri dari : Penerimaan Perjakan • pajak penghasilan (minyak dan gas, non minyak dan gas) • pajak pertambahan nilai • pajak bumi dan bangunan • Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangun (BPHTB) • Pajak Lainnya • Pajak Perdagangan Internasional • Bea Masuk • Pajak/Pengutan Ekspor Penerimaan Bukan Pajak • Penerimaan Sumber Daya Alam (minyak bumi, gas alam, pertambangan umum, kehutanan, perikanan) • Bagian Laba BUMN • PNPB Lainnya 2. Penerimaan luar negeri Penerimaan dari luar negeri dapat dihasilkan dari investasi atau modal proyek ataupun pinjaman keluar negeri. Bisa juga didapatkan dari ekspor barang ataupun dari visa para tourist yang datang. D. PERKIRAAN PENGELUARAN NEGARA Secara garis besar, pengeluaran negara dikelompokan menjadi 2 yakni : • Pengeluaran Rutin Pengeluaran rutin negara, adalah pengeluaran yang dapat dikatakan selalu adalah dan telah terencana sebelumnya secara rutin, diantaranya : a.Pengeluaran untuk belanja pegawai b.Pengeluaran untuk belanja barang. c.Pengeluaran subsidi daerah otonom d.Pengeluaran untuk membayar bunga dan cicilan hutang. e.Pengeluaran lainnya f.Pengeluaran pembangunan Secara garis besar, yang termasuk dalam pengeluaran pembangunan diantaranya adalah : - Pengeluaran pembangunan untuk berbagai departemen / lembaga negar diantaranya untuk membiayai proyek – proyek pembangunan sektoral yang menjadi tanggung jawab masing – masing departemen / negara bersangkutan. - Pengeluaran pembangunan untuk anggaran pembangunan daerah - Pengeluaran pembangunan lainnya. E. DASAR PERHITUNGAN PERKIRAAN PENERIMAAN NEGARA • Metode Pendapatan Pendapatan nasional merupakan hasil penjumlahan dari seluruh penerimaan (rent, wage, interest, profit) yang diterima oleh pemilik factor produksi adalam suatu negara selama satu periode. Y = r + w + i + p • Metode Pengeluaran Pendapatan nasional merupakan penjumlahan dari seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh seluruh rumah tangga ekonomi (RTK,RTP,RTG,RT Luar Negeri) dalam suatu Negara selama satu tahun. Y = C + I + G + (X – M) • Pendapatan perkapita Adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Pendapatan perkapita didapatkan dari hasil pembagian Pendapatan Nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut. Pendapatan perkapita juga merefleksikan PDB per kapita. Pendapatan perkapita sering digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah negara, semakin besar pendapatan perkapitanya, semakin makmur negara tersebut. BAB VI PERAN SERTA SEKTOR LUAR NEGERI PADA PEREKONOMIAN A. PERDAGANGAN ANTAR NEGARA VIENAM - INDONESIA Hubungan diplomatik Indonesia-Vietnam diawali dengan pembukaan Konsulat RI di Hanoi pada tanggal 30 Desember 1955, yang selanjutnya ditingkatkan menjadi Kedutaan Besar RI tanggal 10 Agustus 1964. Pada tahun 1973, kedua negara menormlisasi hubungan dengan menempatkan kembali Duta Besar masing-masing di Jakarta dan Hanoi. Pada bulan Mei 1993 Pemerintah Indonesia membuka Konsulat Jenderal di Ho Chi Minh City. Pada tahun 2003, kedua negara menandatangani Deklarasi Kemitraan Komprehensif Memasuki Abad ke-21. Sejak saat itu, hubungan Indonesia dan Vietnam terus meningkat baik dalam kerangka bilateral, regional maupun multilateral. Pada bulan Juni 2013, Presiden RI dan Presiden Vietnam sepakat untuk meningkatkan hubungan bilateral kedua negara dari kerjasama komprehensif menjadi kemitraan strategis. Untuk mengimplementasikan kemitraan strategis tersebut, kedua negara juga telah menandatangani Plan of Action (PoA) periode 2014 – 2018, yang memuat rencana aksi berbagai bidang kerjasama yakni politik dan pertahanan keamanan, anti-korupsi, ekonomi dan pembangunan, investasi, pertanian, kehutanan, perikanan, pariwisata, transportasi, energi, informasi dan komunikasi, IPTEK, pendidkan dan kebudayaan, kesehatan, pengembangan SDM dan kesejahteraan sosial, kerjasama teknis dan kerjasama kekonsuleran serta memperkuat kerjasama, koordinasi dan saling dukung di fora regional dan internasional. Kedua negara juga telah sepakat untuk meningkatkan target nilai perdagangan Indonesia - Vietnam dari US$ 5 milyar pada tahun 2015 menjadi US$ 10 milyar pada tahun 2018. Hubungan perdagangan dan investasi antara kedua negara meningkat pada tahun-tahun terakhir. Pada tahun 2008 total nilai perdagangan sebesar US$ 2,522 miliar, meningkat US$ 62,76 juta dibanding tahun 2007 dan tahun 2009 tercatat US$ 2,184 miliar, turun sebesar US$ 338 juta akibat dampak krisis ekonomi global. Pada tahun 2010 total nilai perdagangan mencapai US$ 3,342 miliar, pada tahun 2011 menjadi US$ 4,605 miliar, dan tahun 2012 meningkat hingga US$ 4,86 dimana ekspor Indonesia mencapai US$ 2,27 miliar. Sementara pada tahun 2013 volume perdagangan kedua negara mencapai US$ 4,828 miliar. Di bidang investasi, Indonesia menduduki urutan ke-26 pada daftar negara investor di Vietnam dengan 38 proyek senilai US$ 320,52 juta (nilai investasi yang telah terealisasi mencapai US$ 144,07 juta). Komoditi ekspor utama Indonesia ke Vietnam antara lain: kertas, bahan-bahan kimia, mesin, suku cadang, serat (fiber), komponen listrik, komponen motor, pakan hewan. Sedangkan komoditi impor utama Indonesia dari Vietnam antara lain: beras, tekstil, kopi, alas kaki (footwear), sayuran, karet. B. HAMBATAN-HAMBATAN PERDAGANGAN ANTAR NEGARA Hambatan perdagangan adalah regulasi atau peraturan pemerintah yang membatasi perdagangan bebas. Bentuk-bentuk hambatan perdangangan antara lain: a. Tarif atau bea cukai. Tarif adalah pajak produk impor. b. Kuota. Kuota membatasi banyak unit yang dapat diimpor untuk membatasi jumlah barang tersebut di pasar dan menaikkan harga. c. Subsidi. Subsidi adalah bantuan pemerintah untuk produsen lokal. Subsidi dihasilkan dari pajak. Bentuk-bentuk subsidi antara lain bantuan keuangan, pinjaman dengan bunga rendah dan lain-lain. d. Muatan lokal. e. Peraturan administrasi. f. Peraturan antidumping. Hambatan perdangan mengurangi efisiensi ekonomi, karena masyarakat tidak dapat mengambil keuntungan dari produktivitas negara lain. Pihak yang diuntungkan dari adanya hambatan perdangan adalah produsen dan pemerintah. Produsen mendapatkan proteksi dari hambatan perdagangan, sementara pemerintah mendapatkan penghasilan dari bea-bea. Argumen untuk hambatan perdangan antara lain perlindungan terhadap industri dan tenaga kerja lokal. Dengan tiadanya hambatan perdangan, harga produk dan jasa dari luar negeri akan menurun dan permintaan untuk produk dan jasa lokal akan berkurang. Hal ini akan menyebabkan matinya industri lokal perlahan-lahan. Alasan lain yaitu untuk melindungi konsumen dari produk-produk yang dirasa tidak patut dikonsumsi, contoh: produk-produk yang telah diubah secara genetika. C. PERAN KURS VALUTA ASING DALAM PEREKONOMIAN LUAR NEGRI • Penentuan Kurs Valuta Asing Pada dasarnya ada tiga sistem atau cara untuk menentukan tinggi-rendahnya kurs atau nilai tukar valuta asing: - Kurs tetap, karena dikaitkan dengan emas sebagai standard atau patokannya. - Kurs bebas, yang dibentuk oleh permintaan dan penawaran valuta asing di pasaran bebas, lepas dari kaitan dengan emas. Dalam hal ini kurs bisa naik – turun dengan bebas. Dewasa ini orang bicara tentang kurs mengambang (floating rates) Ø Kurs dibuat stabil berdasarkan perjanjian internasional yaitu ditetapkan oleh pemerintah/bank sentral dalam perbandingan tertentu dengan dollar atau emas sebagai patokan. Akibat kurs yang tidak sesuai Apabila mata uang suatu negara dinilai terlalu tinggi dibandingkan dengan valuta lain (Kurs resmi lebih tinggi daripada perbandingan daya beli yang sesungguhnya atau disebut over valued), akibatnya ekspornya akan macet dan impornya didorong terlalu besar, sehingga keseimbangan neraca pembayaran terancam. Hal yang sebaliknya terjadi apabila mata uang dinilai terlalu rendah atau under valued: apabila kurs resmi terlalu rendah dibandingkan dengan daya belinya yang sesungguhnya, maka ekspor akan bertambah besar, tetapi impor akan macet. Dari pembahasan di atas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa peran valuta asing terhadap perekonomian di indonesia sangat penting. Karena valuta asing merupakan alat pembayaran antar negara. Barang dan jasa yang diimpor itu harus dibayar. Untuk pembayaran itu diperlukan valuta asing atau devisa (Foreign exchange), yaitu valuta (mata uang) yang mau diterima oleh dunia internasional. Devisa itu kita peroleh dari hasil ekspor (devisa umum) atau kredit bank luar negeri (devisa kredit). D. IKLIM INVESTASI Vietnam merupakan salah satu negara di kawasan ASEAN yang perekonomiannya sedang berkembang pesat. Hal ini karena negara ini mulai dilirik oleh investor dari penjuru dunia untuk berinvestasi. Pasalnya Vietnam memberikan banyak insentif dan iklim usaha yang nyaman bagi investor, di Vietnam insentif pemerintah cukup tinggi. Misalnya pemerintah memberikan tanah cuma-cuma kepada investor luasnya 3.000-5.000 meter persegi”. Selain banyaknya insentif yang diberikan kepada investor, upah buruh di Vietnam tergolong murah, karena rata-rata upah buruh di Vietnam U$113 per bulan masih lebih rendah dibandingkan Indonesia yang rata-rata US$ 226 per bulan. Didukung lagi dengan iklim investasi di Vietnam yang lebih kondusif dibandingkan Indonesia. Masih menurut Sarman, “Di Vietnam iklim investasi sangat kondusif terutama buruh dan gejolak buruh tidak ada. Di sana kepastian hukum jelas”. Itulah sebabnya banyak industri garmen dan tekstil yang bersifat padat karya, terutama dari Korea merelokasi bisnisnya dari Indonesia ke Vietnam. Selain Vietnam, negara Kamboja juga sudah mulai banyak dilirik calon investor sebagai tempat yang aman dan nyaman berinvestasi. Selain industri garmen dan tekstil yang merelokasi bisnisnya ke Vietnam. Ada beberapa perusahaan elektronik di Batam yang merelokasi pabriknya ke Vietnam, salah satunya adalah NIDEC. Setelah NIDEC mengakuisisi beberapa perusahaan Jepang seperti, Japan Servo Batam dan Sanyo Precision Batam, kemudian NIDEC merelokasinya ke Vietnam. DAFTAR REFERENSI htthttp://vovworld.vn/id-id/Ulasan-Berita/Vietnam-berfokus-mengurangi-kemiskinan-secara-berkesinambungan/150661.vov httpttp://vovworld.vn/id-id/Ulasan-Berita/Vietnam-terus-konsisten-dengan-kebijakan-keuangan-yang-kuat/59955.vov http://www.kemlu.go.id/hanoi/Pages/CountryProfile.aspx?l=id htthttp://www.babejoko.web.id/2010/10/04/anggaran-pendapatan-dan-belanja-negara.php http://tangandiatas.com/vietnam-menjadi-pilihan-investor-karena-iklim-investasi-lebih-nyaman-dan-upah-buruh-murah/