Aspek Hukum Dalam Ekonomi

TUGAS 1

ANALISIS ASPEK HUKUM DALAM BISNIS

1.      PENGERTIAN & TUJUAN HUKUM

Pengertian hukum menurut J.C.T. Simorangkir, S.H dan Woerjono Sastropranoto, S.H dalam bukunya yang disusun bersama berjudul “Pelajaran Hukum Indonesia”  Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu. Adapun tujuan dari hukum adalah untuk mempertahankan perdamaian dengan menimbang kepentingan yang bertentangan secara teliti dan mengadakan keseimbangan diantaranya hukum dapat mencapai tujuan dan menuju persatuan yang adil, artinya peraturan pada manusia terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, pada setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya. Keadilan tidak dipandang sama arti dengan persamarataan. Keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama. Dengan demikian hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa. Hukum merupakan peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dapat memaksa orang supaya mentaati tata-tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mau mentaatinya. Hukum meliputi beberapa unsur yaitu :

·         Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat.

·         Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib.

·         Peraturan itu bersifat memkasa

·         Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.

2.      HUKUM PERDATA

Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara perorangan di dalam masyarakat dan kepentingan dari masing-masing orang yang bersangkutan. Perkataan hukum perdata dalam arti luas meliputi semua hukum privat meteriil dan dapat juga dikatakan sebagai lawan dari hukum pidana. Adapun sistematika hukum perdata menurut ilmu hukum dibagi menjadi 4 bagian, yaitu :

·         Hukum tentang diri seseorang (pribadi)

Mengatur tentang manusia sebagai subyek dalam hukum, mengatur tentang perihal kecakapan untuk memiliki hak-hak dan kecakapan untuk bertindak sendiri melaksanakan hak-hak itu dan selanjutnya tentang hal-hal yang mempengaruhi kecakapn-kecakapan itu.

·         Hukum Kekeluargaan

Mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan yaitu :

-          Perkawinan beserta hubungan dalam lapangan hukum kekayaan antara suami dan istri, hubungan antara orang tua dan anak, perwalian dan curatele.

·         Hukum Kekayaan

Mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang. Hak-hak kekayaan terbagi lagi atas hak-hak yang berlaku terhadap tiap-tiap orang, oleh karenanya dinamakan hak mutlak dan hak yang hanya berlaku terhadap seseorang atau pihak tertentu saja dan karenanya dinamakan hak perseorangan.

·         Hukum Warisan

Menagtur tentang benda atau kekayaan seseorang jika ia meninggal. Disamping itu hukum warisan mengatur akibat-akibat dari hubungan kekeluargaan terhadap harta peninggalan seseorang.

3.      ANALISA HUKUM DALAM BISNIS

Terdapat berbagai hal penting ketika mendirikan sebuah bisnis. Seperti hal sumber daya : sumber daya manusia yaitu tentang siapa yang akan melaksanakan kegiatan  bisnis, tentang dari mana dan bagaimana mengelola bisnis, tentang kemana produk yang dihasilkan akan dipasarkan, tentang bagaimana metode yang dilaksanakan dalam semua kegiatan bisnis, tentang memutuskan penggunaan mesin di dalam bisnis, tentang dari mana mendapat bahan mentah dan bagaimana mengelola bahan mentah tersebut, dan berbagai hal penting lainnya.

Setelah bisnis siap dijalankan, perlu dipertanyakan kembali apakah bisnis tersebut telah memperhatikan aspek hukum? Karena bisnis dengan hukum tidak dapat dipisahkan seperti bisnis dengan komponen-komponen lainnya. Selain hukum mengandung pengertian aturan-aturan yang dapat diberlakukan untuk mengatur hubungan-hubungan antar manusia dan antara manusia dengan masyarakatnya, bisnis juga mengandung pengertian keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan secara teratur dan terus menerus, yaitu berupa kegiatan mengadakan barang-barang atau jasa-jasa maupun fasilitas-fasilitas untuk diperjualbelikan, dipertukarkan atau disewagunakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan.

Keteraturan tersebut selain keteraturan dalam mengelola dan menghasilkan sebuah produk dan manajemen yang bagus di dalam perusahaan, termasuk juga tentang bagaimana perusahaan menanggapi hukum yang berlaku di masyarakat baik yang tertulis (tersurat) maupun tidak tertulis (tersirat). Hukum dapat dipahami sebagai perangkat asas dan aturan yang diberlakukan oleh negara untuk mengatur suatu perilaku dan atau diterapkan oleh hakim untuk menyelesaikan perkara. Hukum juga diciptakan untuk menjamin “stabilitas sosial’. Dengan memperhatikan aspek hukum di dalam bisnis, tentu saja diharapkan juga terjadinya stabilitas sosial terutama yang terjadi sehari-harinya di dalam kehidupan perusahaan.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian dari kedua kata yaitu hukum dan bisnis yang kemudian menjadi suatu kesatuan kalimat hukum bisnis itu sendiri merupakan seperangkat kaidah-kaidah hukum yang diadakan untuk mengatur dan menyelesaikan persoalan-persoalan dalam aktivitas antar manusia dibidang perdagangan.

Dengan rumitnya pengertian hukum di dalam bisnis tersebut, tentu saja akan membawa kemudahan dalam mejalankan proses/kegiatan bisnis di dalam kesehariannya. Karena, berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan perusahaan akan berpijak pada setiap ketentuan yang telah disepakati bersama dan sah secara hukum. Sehingga, tidak akan ada yang dengan gampang menyimpang dari peraturan jika sebelumnya telah ditetapkan aspek hukum dalam dunia bisnis yang sedang ditekuni. Dan akan gampang menentukan kebijakan selanjutnya ketika terdapat jejak rekam jika sesuatu terjadi perselisihan antara beberapa pihak yang berkaitan dan tiap persoalan dapat diselesaikan dengan baik dan dengan seadil-adilnya.

Referensi :

Neltje F. Katuuk. Aspek Hukum Dalam Bisnis. Universitas Gunadarma. Seri Diktat Kuliah.

Tugas 7 Koperasi di Indonesia dan Contoh Koperasi Sukses (Ekonomi Koperasi)

Tugas 7

Koperasi di Indonesia dan Contoh Koperasi Sukses

            Dalam menapaki kemerdekaan NKRI dan usia koperasi Indonesia yang ke 64, peran koperasi di Indonesia semakin dibutuhkan dari tahun ke tahun. Saat ini jumlah koperasi yang tersebar di seluruh Indonesia ada 186.907, atau naik 20,6% bila dibandingkan dengan jumlah pada tahun 2008 sebanyak 154.064 koperasi. Dari segi volume pun juga cukup mengejutkan, yakni Rp. 76,82 triliun pada tahun 2010, dengan jumlah keanggotaan tercatat sebanyak 30,4 juta orang.  Sederet data yang mencengangkan tersebut belum mencerminkan prestasi dari semua koperasi yang ada. Fakta yang ada dilapangan justru menyatakan sebaliknya, tidak semua mampu berkembang sebagaimana seharusnya.

            Di Indonesia peran dan posisi koperasi di dalam perekonomian nasional sangatlah penting. Itulah sebabnya perkataan “koperasi” ada disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-Undang Dasar 1946 ditegaskan bahwa “dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau pemilihan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.” Menurut guru besar Universitas Indonesia Sri Edi Swasono (2011) “koperasi pada hakikatnya adalah nilai-nilai ideologis untuk menolong diri sendiri secara bersama-sama, bekerjasama tolong menolong membentuk sinergi yang saling memberi manfaat, adalah efisien dan mulia. Titik tolaknya adalah bekerjasama, bukan bersaing. Inilah ajakan saya untuk back-to-basics, memahami benar-benar apa itu koperasi dan dimensi kerjasama ekonomi internasional yang bisa dibawakannya.”
         Kriteria koperasi sukses dapat dilihat dari beberapa hal, pertama peningkatan keanggotaan perorangan. Ada dua faktor keanggotaan yang perlu diperhatikan yaitu kemampuan ekonomi, digerakan untuk keperluan menyusun investasi, lalu tingkat kecerdasan anggota yang merupakan penentu mutu manajemen. Kedua, peningkatan modal merupakan salah satu indikator utama dari kemandirian koperasi. Ketiga, peningkatan pelayanan kepada anggota dan masyarakat.

            Berikut beberapa contoh koperasi sukses yang berada di Indonesia :

Koperasi simpan pinjam Kusuma Mulya Semarang di dirikan pada tahun 2000, dengan modal awal 10 juta rupiah, dengan jumlah anggota sebanyak 40 orang. Koperasi Kusuma Mulya pada awalnya hanya bergerak di bidang simpan pinjam. Pada tahun 2007 koperasi mengadakan rapat anggota tahunan dengan agenda penyampaian laporan pertanggung jawaban pengurus koperasi masa bhakti 2004-2007 dan pemilihan pengurus koperasi yang baru. Rapat anggota tahunan, memutuskan bahwa rapat menerima laporan pertanggung jawaban pengurus koperasi masa bhakti 2004-2007.

Koperasi karyawan Indosat (kopindosat) berdiri pada 15 Agustus 1984, dengan jumlah anggota sebanyak ± 800 orang dengan modal awal dari iuran anggota yang berasal dari alokasi bonus karyawan. Berdasarkan surat keputusan kepala kantor wilayah departemen koperasi DKI Jakarta tentang pengesahan koperasi sebagai badan hukum No. 111/BLK/1984 tanggal 30 Nopember 1984. Tahun 2004 tepatnya tanggal 2 Maret, terjadi penggabungan (amalgamasi) antara Kopindosat dengan Koperasi Antariksa yang merupakan koperasi pegawai PT. Satelindo, seiring dengan proses merger PT. Satelindo dengan PT. Indosat, Tbk. melalui penggabungan tersebut, jumlah anggota kopindosat bertambah menjadi ± 4000 orang.

Kutipan

Menurut guru besar Universitas Indonesia Sri Edi Swasono (2011) “koperasi pada hakikatnya adalah nilai-nilai ideologis untuk menolong diri sendiri secara bersama-sama, bekerjasama tolong menolong membentuk sinergi yang saling memberi manfaat, adalah efisien dan mulia. Titik tolaknya adalah bekerjasama, bukan bersaing. Inilah ajakan saya untuk back-to-basics, memahami benar-benar apa itu koperasi dan dimensi kerjasama ekonomi internasional yang bisa dibawakannya.”

Daftar Pustaka

Munkner, Hans-H. 2011. Membangun UU Koperasi Berdasarkan Prinsip-prinsip Koperasi. Jakarta : Rekadesa.

https://tarymagetan.wordpress.com/2011/11/08/contoh-koperasi-yang-sukses-di-indonesia/ diunduh 07 Januari 2016

Tugas 6 Sisa Hasil Usaha dan Modal Koperasi (Ekonomi Koperasi)

Tugas 6

Sisa Hasil Usaha dan Modal Koperasi

            Sisa Hasil Usaha

Sisa hasil usaha (SHU) koperasi adalah selisih dari seluruh pemasukan atau penerimaan total dengan biaya-biaya dalam satu tahun waktu. Pengertian lebih lanjut mengenai pengertian sisa hasil usaha (SHU) koperasi menurut UU No. 25 Tahun 1992, tentang perkoperasian, Bab IX, pasal 45 adalah sebagai berikut :

a.     SHU koperasi adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurang dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lain termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.

b.    SHU setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan koperasi sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.

c.    Besarnya pemupukan modal dana cadangan ditetapkan dalam Rapat Anggota.

d.    Penetapan besarnya pembagian kepada para anggota dan jenis serta jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Anggota sesuai dengan AD/ART Koperasi.

e.    Besarnya SHU yang diterima oleh setiap anggota akan berbeda, tergantung besarnya partisipasi modal dan transaksi anggota terhadap pembentukan pendapatan koperasi.

f.     Semakin besar transaksi (usaha dan modal) anggota dengan koperasinya, maka semakin besar SHU yang akan diterima.

Perhitungan pembagian SHU koperasi anggota bisa dilakukan jika beberapa syarat berikut terpenuhi :

1.    SHU total koperasi pada satu tahun buku.

2.    Persentase SHU anggota.

3.    Total transaksi usaha.

4.    Total semua simpanan semua anggota.

5.    Jumlah simpanan per anggota.

6.    Bagian SHU untuk simpanan anggota.

7.    Bagian SHU untuk transaksi usaha.

8.    Total seluruh transaksi usaha.

Rumus Pembagian SHU

Menurut UU No 25 Tahun 1992 Pasal 5 Ayat (1), mengatakan bahwa “pembagian SHU kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi, tetapi juga berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota terhadap koperasi. Ketentuan ini merupakan perwujudan kekeluargaan dan keadilan”. Dalam AD/ART koperasi telah ditentukan pembagian SHU sebagai berikut : Cadangan koperasi 40%, jasa anggota 40%, dana pengurus 5%, dana karyawan 5%, dana pendidikan 5%, dana social 5%, dana pembangunan lingkungan 5%. Tidak semua komponen diatas harus diadopsi dalam pembagian SHU, hal ini tergantung dari keputusan anggota yang ditetapkan dalam Rapat Anggota. Pembagaian SHU per anggota dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

SHU = JUA + JMA

Keterangan :

SHU : Sisa hasil usaha

JUA : Jasa usaha anggota

JMA : Jasa modal sendiri

            Modal Koperasi

Berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, modal keporasi terdiri atas modal sendiri dan modal pinjaman.

1.    Modal sendiri

Dalam koperasi, modal dapat diperoleh dari modal mandiri atau modal sendiri, modal sendiri tersebut berasal dari :

·   Simpanan pokok, adalah sejumlah uang yang sama banyaknya dan wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

·       Simpanan wajib, adalah sejumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama dan wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi pada waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

·       Dana cadangan, adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha. Dana cadangan digunakan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi.

·        Hibah, adalah sumbangan pihak tertentu yang diserahkan kepada koperasi dalam upaya turut serta mengembangkan koperasi. Hibah tidak dapat dibagi kepada anggota selama koperasi belum dibubarkan.

2.    Modal pinjaman koperasi

Modal pinjaman dapat berasal dari simpanan sukarela, pinjaman dari koperasi lainnya, pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lainnya, dan sumber pinjaman lain yang sah.

Daftar Pustaka :

http://www.berpendidikan.com/2015/09/sumber-modal-koperasi.html

http://kementeriankoperasi.com/pembagian-sisa-hasil-usaha-koperasi/