Usaha Kecil dan Menengah

USAHA KECIL DAN MENENGAH

 

Industri Pengentas Kemiskinan Hadapi Rival Global

Maju kena mundur pun kena, demikian pengibaratan bagi pelaku industry scala kecil dan menengah yang mesti bertarung di era masyarakat Ekonomi Asean mulai penghujung 2015. Perdagangan bebas antar Negara asean di mata pengusaha besar mungkin tida menyeramkan karena mereka sudah cicipi sejak 2010. Dan mulai akhir tahun ini yang perlu mereka mantapkan lebih kepada perdagangan jasa ketimbang barang. Namun cerita mungkin berbeda kalau yang dibicarakan adalah industry kecil dan menengah (IKM). Pengusaha yang kerap kali kesulitan mengakses pendanaan dari bank ini harus maju ke medan laga. Langkah mereka harus siap terjegal persaingan, tetapi mau mundur pun tidak ada jalan.

Kita harus siap hadapi MEA meski dilapangan ada yang bersiap ada yang tidak, demikian kata Dirjen IKM Kemenperin Euis Saedah. Pelaku industry kecil dan menengah disebut sebagai sector yang dapat mengentaskan kemiskinan dan menciptakan perekonomian lebih mandiri, sebagai contoh seorang penduduk usia produktif urung merantau jadi TKI karena berkesempatan mengembangkan bisnis sendiri sebagai pelaku IKM. Euis tidak lagi memperdebatkan kesiapan IKM, apa yang mesti dikerjakan dalam 11 bulan tersisa yakni bagaimana menggenjot industry yang ada sekaligus memupuk bibit-bibit yang baru tumbuh. Untuk itu ada lima elemen dasar yang jadi focus perindustrian untuk mempertebal daya saing IKM.

Kompetensi SDM, penguasaan teknologi, standarisasi, jaminan kekayaan intelektual dan strategi promosi. Secara umum kompetemsi SDM dapat ditingkatkan melalui pelatihan teknis dan manajerial, pemagangan serat pendampingan. Penguasaan teknologi ditempuh melalui dua jalur yang tak sama meski serupa, yakni bantuan mesin pada kelompok dan individu. Bantuan mesin pengolahan untuk kelompok disalurkan melalui lembaga khusus seperti koperai, kelompko usaha bersama, dan asosiasi. Sementara bantuan yang langsung diberikan kepada unit usaha IKM bersanguktan berupa potongan harga yang ditanggung pemerintah.

Standarisasi

Adapun standarisasi produk instrumennya dapat berupa system verifikasi legalitas kayu, standar nasional Indonesia, maupun sertifikasi halal. Dari segi kekayaan, Euis mengatakan pihaknya membantu memfasilitasi pendaftaran merek dagang IKM. Guna memperluas pasar tertentu perlu ada strategi promosi dan pemasaran, misalnya melalui penyedian gerai khusu produk IKM di luar negeri, serta pameran skala nasinal dan internasional. Namun yang di khawatirkan rupanya tak semata pemenuhan lima faktor dasar pembentuk daya saing ini.

Yang kita antisipasi adalah membanjirnya ahli-ahli atau IKM asing yang membuka usaha di Indonesia, padahal kita sendiri melimpah. Pasalnya kita tidak bisa egois hanya karena mau barang kita dibeli lalu kita harapkan barang asing masuk. Menyoal ancaman penguasaan tenaga ahli asing tersebut, perindustrian brharap banyak kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). IKM di Asean berkarakter tak jauh bedadengan Indonesia terutama dari segi bidang usaha dan skill yang dimiliki pelaku industry. Salah satu SKNNI yang ada sekarang adalah SKKNI batik, perihal ini menjadi lebih banyak diatur Kementrian Tenaga Kerja. Standar kompetensi kerja untuk batik mengacu kepada Peraturan Mentri Tenaga Kerja No.21/2007 tentang cara penetapan SKKNI. Sekretaris Ditjen IKM Busharmaidi menyatakan seperti yang dilakukan Kementerian terhadap industry pengolahan nonmigas secara umum. Pihaknya juga melakukan pemetaan IKM jelang MEA. Ada industry yang dikategorikan ofensif tetapi yang lain termasuk sector defensife.

Produk yang ofesif diyakini berdaya saing dalam merambah pasar luar negri, sedangkan defensive lebih berorientasi untuk pasar domestik. Beberapa IKM yang ofensif adalah fashion, perhiasan dan perabotan. Tak menyoal siap atau tidaknya industry, Ditjen IKM membidik sejumlah target ambisius pada yang akan ditunaikan pada 2015. Beberapa diantaranay adalah penumbuhan industry menengah 960 perusahaan dan 3.200 unit usaha industry kecil.

 

Referensi : Koran Bisnis Indonesia Selasa 27 Januari 2015

 

Nama    : Dewi Sartika

NPM      : 222114865

Kelas     : 1EB27

Kondisi Makro - Suku Bunga

KONDISI MAKRO

SUKU BUNGA

 

Bunga Bank Enggan Turun

Beberapa pelaku industry perbankan nampaknya masih enggan menurunkan bunga kredit yang ditawarkan, mereka berdalih belum ada dampak penurunan cost of fund, efek dari pembatasan bunga deposito yang telah berlaku sejak awal Oktober 2014.

Direktur Finance & Strategy PT Bank Mandiri (Persero) tbk, Pahala N. Mansyuri mengatakan hasil kajian atas penerapan pembatasan suku bunga deposito menunjukan belum ada pengurangan cost of fund, Pahala juga menuturkan pihaknya belum akan menurunkan suku bunga deposito yang ditawarkan pada tahun ini. Penyesuaian besaran suku bunga deposito hanya digelar saat ditetapkan pembatasan bunga dana oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun lalu. Dalam website resminya, emiten berkode saham BMRI ini memberikan suku bunga deposito dalam mata uang rupiah berkisar 4,25%-7,5%.

Sementara itu, suku bunga dasar kredit (SBDK) yang ditawarkan untuk segmen korporasi, ritel dan mikro masing-masing sebesar 10,5%, 12,5%, dan 19,5%. Kemudian SBDK kredit pemilikan rumah (KPR) dan non-KPR sebesar 11% dan 12,5%.

Senada, Presiden Direktur PT Bank International Indonesia Tbk Taswin Zakari menuturkan meski ada keinginan untuk menurunkan suku bunga, sejauh ini pihaknya tidak melihat adanya penurunan cost of fund. Semua tergantung cost of fund, kalau memungkinkan kami juga maunya turun, karena kalau suku bunga tinggi, kredit tidak bergerak (pertumbuhannya). Adapun mulai 31 Desember 2014 dari wesite resminya, emiten berkode saham BNII ini menawarkan SBDK segmen korporasi, ritel, mikro, KPR, dan Non-KPR masing-masing sebesar 11%, 12%, 18,3%, 11,75%,dan 11,55%.

Presiden Direktur PT Bank OCBC NISP Tbk, Parwati SUrjaudaja juga mengungkapkan meski telah diberlakukan pembatasan suku bunga deposito, tetapi kemungkinan penurunan bunga kredit masih perlu dicermati apabila suku bunga dolar munkin naik, jadi kami masih tetap, kata Parwati. Bank OCBCNSP sendiri menawarkan SBDK korporasi, ritel, KPR dan non-KPR masing-masing sebesar 11,5%, 12,25%, 12,75% dan 12,75%.

Hitung Ulang

Disis lain, Direktur Utama Bank Tabunan Negara (Persero) Tbk, Maryono menuturkan pihaknya akan segera menurunkan bunga kredit, namun pihaknya masih menghitung kembali besaran bunga kredit yang diturunkan. Terhitung 31 Dsember 2014, emiten berkode saham BBTN ini menetepkan SBDK korporasi, ritel, dan mikro sebesar 10,85%, 12,25% dan 18,75%, sementara untuk segmen KPR dan non-KPR, BBTN menawarkan SBDK sebesar 11,5% dan 12%. Disisi lain, BTN juga siap mendukung rencana pemerintah untuk menurunkan bunga fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dari 7,5% mnjadi 5%.

Pemangkasan suku bunga tersebut juga dinilai akan berdampak berubahnya komposisi pendanaan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam membantu perbankan mencapai tngkat suku bunga yang ditargetkan. Selama ini komposisi sumber pembiayaan KPR dengan skema FLPP sebesar 75% dari pemerintah dan 25% dari perbankan. Rencana pemerintah menurunkan suku bunga FLPP tujuannya agar rakyat tidak terbebani dengan tingginya bunga, bias saja komposisinya bukan 75-25 lagi. Kendati beberapa pelaku industry perbankan masih enggan menurunkan bunga kredit, PT Bank CIMB Niaga Tbk telah menurunkan bunga kredit konsumsi untuk menggenjot pertumbuhan kredit tahun ini. Head of Customer Lending PT CIMB Niaga Tony Tardjo mengatakan untuk mencapai target tersebut perseroan telah menurunkan bunga kreit sejak akhir tahun 2014. Kami sudah menurunkan bunga kredit sejak minggu pertama bulan desember tahun lalu, yaitu kredit konsumsi. Tony menjelaskan bunga kredit pemilikan rumah (KPR) dan kredit pemilikan motor (KPM) CIMB Niaga  dipangkas masing-masing 50 bps dan 100 bps.

Dari data suku bunga kredit yang diterbitkan oleh Bank Indonesia per November 2014 bunga kredit konsumsi emiten berkode BNGA masing-masing 11,75% untuk kredit KPR dan 12,25% untuk kredit non-KPR, dengan penurunan bunga kredit ini, kami harapkan pertumbuhan kredit konsumsi bias lebih baik dari tahun lalu.

Hingga September 2014, CIMB Niaga memperoleh laba bersih sebesar 2,29 triliun, adapun kredit Bank dari Negri Jiran ini tercatat tumbuh 7,3% menjadi Rp.166,84 triliun, pada September 2013 posisikredit yang disalurkan seniali Rp.155,54%. Secara terisah Bank Indonesia juga mendukung rencana pmerintah tersebut, Deputi Gubernur BI, Halim Alamsyah mengatakan pihaknyatidak khawatir dengan turunnya bunga FLPP akan meningkatkan spekulasi di sector property Tanah Air.

 Kesimpulan : Bankir tidak melihat adanya pernurunan Cost Of Fund

Referensi  : Koran Bisnis Indonesia Senin, 26 Januari 2015

 

Nama : Dewi Sartika

Kelas  : 1EB27

NPM  : 22214865

Kondisi Makro - Nilai Tukar Rupiah

KONDISI MAKRO

NILAI TUKAR RUPIAH

 

 

 

Rupiah Rp. 12.200/Dolar AS

Angka ini memang melemah dibandingkan dengan asumsi yang tercantum dalam APBN 2015 sebesar Rp.11.900 per dolar Amerika Serikat (AS). Namun demikian, masih jauh lebih optimis dibandingkan dengan prediksi sejumlah lembaga keuangan dalam maupun luar negri.

“Agak berat ya, Kurs rupiah di awal saja sudah paling lemah diantara emerging market. Agak sulit untuk rata-rata setahun,” ungkap ekonom dari PT Bank Central Asia Tbk David Sumual.

Berdasarkan kalkulasinya, depresiasi rupiah sejak pembukaan pasar awal tahun ini mencapai 2,7% sedangkan rata-rata mata uang Negara berkembang lainnya hanya 0,9%. Pada penutupan perdagangan kemaren, rupiah tercatat melemah 0,69% menjadi Rp.12.735,- sementara itu, Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) menetapkan nilai tengah rupiah pada posisi Rp.12.732,- per dolar AS atau melemah 17 poin dibandingkan dengan perdagangan sehari sebelumnya.

David mengungkapkan rupiah masih dipengaruhi oleh kombinasi antara belum membaiknya kondisi ekonomi fundamental dan perkembangan perekonomian global, terutama prospek kenaikan suku bunga Bank Centra AS atau Fed Funds rate tahun ini.

 

Terus Meleset

Melesetnya target asumsi nilai tukar sudah terjadi berulang kali. Terkahir realisasi rerata nilai tukar tercatat Rp.11.878 lebih lemah hamper 300 poin dibandingkan dengan target APBN-P 2014, yakni Rp.11.600 per dolar AS.

Tahun sebelumnya justru lebih parah, rerata nilai tukar meleset nyaris Rp.1.000. Realisasinya Rp.10.425 sedangkan asumsi makro dalam APBN-P 2013 hanya Rp.9.600 per dolar AS.

Adapun, mengutip data Nota Keuangan RAPBN 2015 menunjukan setiap perlemahan asumsi nilai tukar sebesar Rp.100 akan berpengaruh menambah deficit anggran sebesar Rp 3 triliun – Rp. 4 triliun. Hal ini lantas memicu pembengkakan kenutuhan pembiayaan seniali Rp.470-Rp.480 miliar. Sebenarnya nilai tukr masih digelayuti oleh sentiment negative dari eksternal, terutama ambruknya harga minya dunia yang ikut menyeret turun harga sederet harga komoditas lainnya.

Gubernur BI Agus Martowardojo sebelumnya mewanti-wanti pengaruh krisi di Yunani dan Eropa terhadap pasar dalam negri, termasuk nilai tukar rupiah. Nilai euro yang tergerus tajam membuat pasar beralih ke dolar.

Kepala Ekonom PT Bank Tabunangan Negara Tbk. Agustinus Prasetyantoko menyatakan kinerja pemerintah yang tercermin dari inflasi Desember 2014 yang lebih tinggi dari perkiaan dan deficit neraca perdagangan November 2014 turun menjadi sentiment penekan. Hari-hari ini rupiah tertekan juga karena angkainflasi dan trade balance di luar siklus, biasanya trade balance November surplus lumayan besar, short fall pajak yang lumayah juga ikut jadi sinyal. Meskipin demikian, Agustinus meyakini rupiah akan kembali ke level Rp.11.500-RP.12.000 perdolar AS pasa semester II/2015 karena masih ada waktu untuk menyehatkan fiscal.

 

Kesimpulan :

Berbagai lembaga keuangan telah memproyeksi kurs rupiah pada Rp.12.500 – Rp.13.000 per dolar AS, Pemerintah bersikukuh mempertahankan asumsi pada level Rp.12.200 dalam rancangan APBN perubahan 2015

 

Referensi : Koran Bisnis Indonesia 08 Januari 2015

 

Nama    : Dewi Sartika

NPM      : 22214865

Kelas     : 1EB27

 

Kebijakan Pemerintah - Lembaga Perbankan

KEBIJAKAN PEMERINTAH

LEMBAGA PERBANKAN

 

 

Indeks Stabilitas Perbankan

Kepala Divisi Resiko Perekonomian dan Sistem Keuangan LPS, Doddy Ariefianto mengatakan Indeks  Stabilitas Perbankan (ISP) akan bergerak mirip dengan pergerakan indeks sepanjang 2014. Doddy Ariefianto mengatakan secara umum kita ga expect melewati 102 (level waspada), tapi akan turun bobot komponen pasar besar. Jika indeks ISP berada di level 102, rissiko industry perbankan mulai riskan dan berada di leve waspada. Sementara jika indeks dibawah 101, stabilitas perbankan berada di level normal.

Dalam publikasi terakhir, ISP pada November 2014 mencapai 100,31 turun dari posisi Oktober 2014 sebesar 100,75. Indeks turun karena subindeks antarbank mengalami penurunan masih-masing 74 basis poin (bps) dan 89 bps. Kedua subindeks itu terkoreksi akibat tren pertumbuhan kredit perbankan melambat. Per September 2014 kredit perbankan tumbuh 13,16%. Bahkan per November 2014, Bank Indonesia (BI) mencatat pertumbuhan kredit mencapai 11,7% sedangkan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) mencapai 13,4%. Indeks bisa kembali naik jiak non performing loan (NPL) mengalami kenaikan pada akhir 2014. Per Oktober 2014 NPL gross perbankan mengalami kenaikan 65 basis poin dibandingkan dengan posisi Desember 2013, ini level tertinggi dalam dua tahun terakhir.

Ke depan, LPS menilai kenaikan indeks juga akan di dorong oleh tekanan pasar yang fluktuatif. Per November subindeks pasar mengalami kenaikan 18 bps, disorong oleh tren perlemahan nilai tukar rupiah.

Pergerakan subindeks pasar juga akan dipengaruhi faktor eksternal, terutama kenaikan suku bunga acuan The fed yang diprediksi akan tetap berlangsung hingga 2016. Fed Rate diproyeksikan naik hingga 4% seiring perbaikan pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat. Faktor itu menurut LPS juga akan membuat ekspansi kredit tahun ini berada dilevel 14,2%. Proyeksi ini lebih rendah dari perkiraan Otoritas Jasa keuangan (OJK) sebesar 16%. Direktur Keuangan PT Bank Negara Indonesi (Persero) Tbk, Yap Tjay Soen juga menilai pertumbuhan kredit tahun ini sulit dicapai 16%, secara global harga minyak tiba-tiba anjlok dan dampak makronya besar. Direktur Keuangan BNI memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun ini akan tetap melambat sehingga BNI memproyeksi pertumbuhan kredit dibawah 16%.

Sebelumnya , Wakil Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Riswinandi, menilai target pertumbuhan bisnis tahun ini tidak mengalami perubahan signifikan dibandingkan tahun lalu, munkin range nya sekitar 14% - 17% antara dana dan kredit. Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D. Hadad mengatakan perekonomian Indonesia tahun 2015 memang akan dibanyangi guncangan ekonomi dari luar. Kendati demikian, pada tahun ini pertumbuhan ekonomi akan memanfaatkan potensi dalam negri. Maka ditengah turbulensi eksternal, masih banyak potensi dalam negri yang bisa dimanfaatkan, sehingga optimise bankir pun ikut terlihat dari RBB 2014 yang menargetkan kredit tumbuh 16%.

 

Tinjau RBB         

Meski target kalangan perbankan tersebut lebih optimistis, Muliaman menegaskan pihaknya akan tetap meninjau tiap RBB bank tersebut. Tujuannya untuk melihat apakah target pertumbuhan itu sejalan dengan kemampuan bank. Salah satu unsure yang menjadi pertimbangan yaitu kekuatan permodalan entitas bank. Disisi lain , bankir memproyeksikan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) tahun ini dibawah laju peningkatan kredit atau sebear 14%, dengan proyeksi tersebut, Muliaman mengungkapkan loa to deposit ratio (LDR) bank masih akan tinggi.

Namun jika realisasi fiscal tidak diulur, artinya likuiditas tidak banjir di akhir tahun tapi merata, dan masih munkin LDR turun. Adapun dari data pertumbuhan uang beredar (M2) yang dirilis Bank Indonesia, indistri perbankan mencatat pertumbuhan kredit sebesar 11,7% year on year (y-o-y) menjadi Rp.3.626 triliun pada November 2014. Dengan posisi kredit dan DPK tersebut, BI mencatat LDR industry perbankan Indonesia pada November 2014 telah menyentuh batas atas yang ditetapkan atau sebesar 92,26%.

Marisa Wijayanto dan Suria Dharma, Analisis PT Buana Capital memproyeksikan pertumbuhan kredit industry perbankan bakal lebih lambat pada kuartal I/2015 yaitu pertumbuhan kredit akan berada di posisi 13% y-o-y. Sementara pada kuartal II/2015 kredit di proyeksikan tumbuh 15% y-o-y sejalan dengan proyek-proyek pemerintah. Keduanya juga melihat kondisi likuiditas bakal membaik seiriing pertumbuhan kredit yang kian melambat untuk kemudian sejalan dengan peningkatan kredit.

Selain itu dana proyek pemerintah, perluasan definisi LDR juga bakal memperlonggar kompetisi perbutan likuiditas.

 

 

Kesimpulan :

Indeks bisa kembali naik jika non performing loan (NPL) mengalami kenaikan pada akhir 2014 dan LPS juga akan membuat ekspansi kredit tahun ini berada di level 14,2%, lebih rendah dari OJK  yang 16%.

 

Referensi Koran Bisnis Indonesia Senin, 12 Januari 2015

 

 

Nama                    : Dewi Sartika

NPM                      : 22214865

Kelas                     : 1EB27

 

Kondisi Makro - Ekspor/Impor

KONDISI MAKRO

EKSPOR/IMPOR

 

 

 

Kinerja Ekspor RI Membaik

Mentri perdagangan Rachmat Gobel mengatakan target tersebut akan mudah tercapai setelaj kinerja ekspor ke beberapa Negara mengalami peningkatan secara signifikan. Ekspor ke beberapa Negara tercatat mengalami kenaikkan  signifikan a.l. Uni Emirat Arab (61,8%), Pakistan (55,3%), Australia (36,7%), dan Arab Saudi (22,6%).

Perekonomian Negara maju pada tahun 2015 di prediksi mengalami pertumbuhan tinggi. Dengan demikian, ekspor kita pada tahun ini juga akan lebih baik. Kita ubah struktur ekspor dari produk primer menjadi produk manufaktur. Pada tahun ini, Kementrian Perdagangan menargetkan ekspor nonmigas sebesar US$192,2 miliar, meningkat 4,17% dari targer yang telah direvisi tahun lalu sebesar US$184,3 miliar.

Dirjen perdagangan Luar Negri Partogi Pangaribuan Kementrian Perdagangan menambahkan, menutunnya harga minyak mentah dunia secara tidak langsung akan turut menggerek kinerja ekspor Tanah Air, minimal sepanjang 3 bulan pertama tahun ini. Kondisin tersebut akan mempengaruhi peningkatan daya beli masyarakat dan penggerakan industry. Dampak inilah yang akan dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah. Guna meningkatan kinerja ekspor, Kemendag mengandalkan produk manufaktur yang terbagi menjadi emapt kelompok. Kelompok pertama adalah elektronik, tekstil dan produk tekstil, produk kimia, produk kayu, kertas dan furniture, serta produk logam. Kelompok kedua adalah otomotif, mesin-mesin, produk plastic dan peralatan medis. Kelompok ketiga adalah alas kaki dan produk karet, serta kelompok ke empat meliputi kerajinan kulit dan produk kulit, serta minyak atsiri.

Selama 5 tahun kedepan, Kemendag telah menargetkan ekspor nonmigas naik 300%, dimana penyerapan tenaga kerja mencapai 3,4 juta dan menambah investasi asing langsung sekitar US$40,5 miliar pertahun.

Untuk mencapai target tersebut Kemendag akan membuat membuat pusat distribusi, melakukan inkubasi bisnis di pasar tujuan ekspor, promosi dagang dibeberapa Negara, dan menggencarkan misi pembelian di beberapa pasar baru. Untuk tahun ini akan dilakukan inkubasi bisnis di UEA. Kita juga akan mendorong ekspor barang yang bahan bakunya dari dalam negri. Data BPS menunjukan ekspor nonmigas pada bulan November 2014 mencapai US$11,51 miliar, turun 10,64% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Secara kumulatif, nilai ekspor nonmigas sepanjang Januari – November mencapai US$133,69 miliar atau menurun 1,95% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

 

Tekan Impor

Disisi lain, Kemendag juga akan menekan angka impor dengan meminta Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memberikan izin investasi terbatas hanya terhadap barang-barang yang tidak bisa dipenuhi di dalam negri.

Partogi mengatakan impor terbedar Indonesia adalah bahan baku yang mencapai 76%, diikitu oleh barang modal sebesar 18%. Dan barang konsumsi sebesar 4% - 5%. Upaya untuk menekan angka impor juga dilakukan evaluasi terhadap importer yang ada di Tanah Air. BKPM akan selektif dalam memberikan izin, dan juga sedang menggarap subsitusi impor dengan  konsentrasi dibahan baku yang impornya sangat besar. Impor nonmigas pada November 2014 tercatat mencapai US$10,57 miliar atau turun 10,06% dibandingkan dengan Oktober 2014. Secara kumulatif, nilai impor nonmigas sepanjang Januari – November mencapai US$123,67 miliar, atau turun 4,96% dibandingkan dengan periode yangsama tahun sebelumnya.

 

 

Kesimpulan :

Kementrian Perdagangan optimis target nilai ekspor sebesar US$192,5 miliar pada tahun ini bisa tercapai seiring mulai membaiknya perekonomian dunia dan menurunnya harga minyak mentah dunia.

 

Referensi : Koran Bisnis Indonesia, 07 Januari 2015

 

 

Nama    : DEWI SARTIKA

NPM      : 22214865

Kelas     : 1EB27

Kebijakan Pemerintah - Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

KEBIJAKAN PEMERINTAH

OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)

 

Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank OJK Firdaus Djaelani memaparkan regulator telah mwemberi kesempatan yang lebih luas bagi bisnis perusahaan pembiayaan dengan dirilisnya peraturan OJK No.29/2014 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan pada akhir tahun ini.

Ketentuan itu diharapkan dapat memacu pertumbuhan asset industry multifinance, OJK berharap tahun 2015 bisa jadi besar lagi karena sudah mengeluarkan POJK tentang jenis-jenis usaha yang bisa diselenggarakan oleh perusahaan pembiayaan. Seperti diketahui, peraturan tersebut membuka kesempatan kepada perusahaan pembiayaan untuk menyalurkan pembiayaan yang cenderung lebih produktif, tidak seperti PMK No.84/2006 tentang perusahaan pembiayaan.

Regulator tidak lagi mengelompokan jenis pembiayaan ke dalam pembiayaan konsumen, sewa guna usaha, anjak piutang dan kartu kredit melainkan pembiayaan investasi, pembiayaan multiguna, pembiayaan modal kerja dan pembiayaan lain yang disetujui oleh OJK. Firdaus mengatakan perusahaan pembiayaan juga dapat memasarkan produk jasa keuangan lainnya seperti reksadana dan asuransi. Dari pemasaran itu, perusahaan pembiayaan dapat memperoleh pendapatan komisi. Perusahaan pembiayaan nantinya bukan hanya memberikan pembiayaan untuk sector konsumtif, tapi juga produksi sekarang.

Sebagai gambaran, angka yang diharapkan OJK terkait pertumbuhan asset IKNB tersebut lebih tinggi debandingkan dengan pertumbuhan pada tahun lalu. Berdasarkan data regulator, asset IKNB mencapai Rp.1.335 triliun pada 2013 atau tumbuh 14,73% deibandingkan dengan Rp.1.163 triliun pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan itu lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada 2012 yang mencapai 17%.

Sampai kuartal III/2014, asset IKNB sendiri mencapai Rp.1.469 triliun dimana kontribusi terbesar masih berasal dari industri asuransi, diikuti oleh perusahaan pembiayaan, dana pension, lembaga jasa keuangan lainnya dan seterusnya, untuk dana pension pertumbuhannya tidak terlalu besar.

Berdasarkan data Bank Indonesia asset outstanding industry multifinance mencapai Rp.400.44 triliun per Desember 2013 atau tumbuh 17,23% dibandingkan dari Rp.341.56 triliun per periode yang sama 2012. Pertumbuhan tersebut tidak jauh berbeda dibandingkan dari pertumbuhan asset outstanding industry pembiayaan per Desember 2012 yakni 17,22% deibandingkan dengan Rp.291.38 triliun pada 2011.

Sementara itu asset asuransi juga cenderung menurun dalam kurun waktu 5 tahun terkahit. Aset industry asuransi jiwa, misalnya mencapai Rp.287.7 triliun pada 2013, naik 8,3% dibandingkan dengan Rp.267.56 triliun pada 2012. Angka tersebut tercatat lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan total asset asuransi jiwa pada 2012 yang mencapai 18,12%, 2011 (21,04%), 2010 (30,7%) dan 2009 (41,45%). Dalam neraca asuransi jiwa, asset mencakup asset investasi dan bukan Investasi. Ketua Umum Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Hendrisman Rahim berharap pertumbuhan asset indistri asuransi jiwa dapat mencapai 18%-32% pada tahun depan. Diakhir tahun depan ingin asset industri asuransi jiwa sampai Rp.500 triliun, akhir tahun ini bisa mencapai Rp.390 triliun – Rp.400 triliun.

 

Kesimpulan :

-          Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memprediksi pertumbuhan asset industri keuangan non-bank mencapai 15% - 20% pada tahun depan dengan konteribusi terbesar masih dari industry asuransi dan multifinance

-          Pertumbuhan asset industri asuransi jiwa dapat mencapai 18% - 32% pada tahun depan

-          Aset Industri asuransi juga cenderung menurun dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.

 

Referensi : Koran Bisnis Indonesia tanggal 29 Desember 2014

 

Kondisi Makro - Jumlah Pengangguran

KONDISI MAKRO

JUMLAH PENGANGURAN

 

  

Penurunan Serapan Tenaga Kerja

Salah satu persoalan pelik yang dihadapi Indonesia adalah persoalan tenaga kerja. Jumlah penduduk yang mencapai angka 240 juta serta tingkat pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi tiap tahun, membuat siapa pun yang memerintah negri ini harus memutar otak dengan keras untuk dapat mengatasi masalah itu.

Saat ini jumlah angkatan kerja mencapai angka sekitar 125 juta jiwa. Namun yang terserap oleh lapangan kerja hanya sekitar 118 juta jiwa dan 7,1 juta sisanya merupakan pengangguran. Dari jumlah penggur itu, sebagian besar adalah kaum muda. Dari sisi pendidikan, pengangguran ini terdiri dari 42% berpendidikan rendah dan 58% pendidikan menengah dan tinggi. Banyaknya pengangguran terdidik ini karena peluang yang ada terbatas, dan banyak yang tidak punya keahlian.

Bila diperinci lebih dalam, setiap tahun rata-rata hanya sekitar 800.000 orang dari 2 juta angkatan kerja baru yang terserap dunia usaha. Sisanya, sebanyak 1,2 juta orang harus menganggur atau bekerja disektor informal dengan upah minim dan kualitas hidup rendah.

Ditengah situasi yang cukup pelik seperti itu perkembangan yang terjadi di sector manufaktur, khususnya sector padat karya yang di gadang-gadang mampu menjadi penyerap tenaga kerja justru menunjukkan sebaliknya. Saat ini penyerapan tenaga kerja disektor itu semakin menciut akibat penggunaan mesin dalam proses produksi.

Subtitusi tenaga manusia oleh mesin dalam proses produksi mau tidak mau harus dilakukan untuk meningkatkan efiensi. Proses Otomatisasi merupakan hal yang mutlak mengingat tingkat persaingan bisnis yang semakin ketat. Oleh karena itu, untuk dapat bertahan maka banyak manufaktur yang mengurangi pemakaian tenag kerja manusia dan menggantinya dengan mesin.

Banyak menyebutkan efisiensi yang dihasilkan dari penggunaan mesin sangat besar dan diperkirakan bisa menghemat setengah dari biaya produksi dibandingkan jika memakai tenaga manusia. Jelas dengan situasi seperti ini, maka proses manufaktur lama kelamaan akan lebih banyak menggunakan mesin. Namun persoalannya, hal itu mau tidak mau mengakibatkan penyerapan tenaga kerja oleh sector manufaktur berkurang. Bila dahulu investasi sebesar US$1 juta akan mampu menyerap 100 tenaga kerja, saat ini nilai investasi yang sama penyerapan tenaga kerja kurang dari 100. Berdasarkan catatan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), penurunan penyerapan tenaga kerja oleh industri ini sedikit banyak akibat kebijakan pemerintah selama 10 tahun terakhir yang lebih memfokuskan investasi sektor padat modal. Akibatnya jelas, serapan tenaga kerja berkurang.

Sebagai gambaran, Apindo menyebutkan pada saat orde baru, setiap pertumbuhan ekonomi 1% maka akan mampu menyerap 400.000 tenaga kerja. Namun selama 10 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi 1% hanya mampu menyerap tenaga kerja kurang dari 200.000 jiwa. Ditengah situasi ini pada tahun depan kita akan menghadapi pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), yang mengatur sejumlah hal yang bebas berpindah antar negara asean, salah satunya adalah free flow tenaga kerja, khususnya yang terlatih. Sedikit banyak hal ini berpengaruh pada serapan tenaga kerja local. Sejumlah gambaran tersebut perlu mendapat respon serius dari pemerintah saat ini dengan kebijakan terpadu terkait investasi, ketenagakerjaan, perbaikan inrastruktur industri serta penegakan hukun.

Investasi di sector padat karya harus mendapatkan perhatian khusus, mengingat  bila investasi hanya terfokus pada sector padat modal, maka penyerapan tenaga kerja akan tetap rendah. Namun di sisi lain, masalah iklim ketenagakerjaan, khususnya persoalan system pengupahan di Indonesia juga harus mendapatkan perbaikan. Investor maupun tenaga kerja jelas membutuhkan kepastian upah supaya tidak menimbulkan persoalan dikemudan hari. Sistem pengupahan yang sangat strategis ini jelas harus di tangani dengan hati-hati. Tentu semua berharap, Kabinet kerja yang baru mampu menghasilkan sejumlah kebijakan yang mampu mengatasi persoalah semakin rendahnya penyerapan tenaga kerja ini untuk perbaikan kearah yang lebih posistif.

 

Referensi : Koran Bisnis Indonesia Selasa, 04 November 2014